REPUBLIKA.CO.ID,JAMBI -- Pembangunan Asrama Haji Jambi yang mangkrak dalam waktu cukup lama menjadi perhatian serius Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Untuk memastikan kelanjutan pembangunan tanpa tersandung persoalan hukum, Dahnil menggandeng Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dalam peninjauan langsung ke lokasi, Rabu (24/12/2025).
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi Sugeng Hariadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab. Langkah ini ditempuh untuk memastikan status dan pengelolaan aset perhajian di Jambi benar-benar bersih dan bebas dari sengketa hukum.
Dahnil menegaskan, keterlibatan Kejaksaan menjadi bagian dari upaya pencegahan agar pembangunan Asrama Haji Jambi ke depan tidak kembali terhambat oleh persoalan hukum sebagaimana yang terjadi sebelumnya.
“Saya sengaja hadir bersama Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi untuk memastikan seluruh pergeseran dan status aset perhajian benar-benar bersih dan tidak bermasalah. Alhamdulillah, saat ini sudah dinyatakan clean and clear, sehingga pembangunan dan pengembangan Asrama Haji Jambi bisa dilanjutkan tanpa menyisakan masalah hukum,” ujar Dahnil dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (24/12/2025).
Ia menekankan, sesuai arahan Presiden RI, Kementerian Haji dan Umrah harus menjadikan integritas sebagai wajah utama. Menurutnya, sektor perhajian merupakan salah satu bidang yang rawan terhadap praktik korupsi dan manipulasi sehingga memerlukan pengawalan hukum sejak awal.
"Pesan Presiden sangat jelas, Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi simbol integritas. Karena itu, tindakan-tindakan preventif dan pencegahan terhadap praktik korupsi dan manipulasi harus dilakukan sejak awal," ucapnya.
Ia menegaskan, pihaknya bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi akan terus bekerja sama memastikan upaya pencegahan ini dapat berjalan secara optimal.
Dahnil mengakui, mangkraknya pembangunan Asrama Haji Jambi selama ini tidak terlepas dari persoalan historis terkait status dan pengelolaan aset. Ke depan, reformasi tata kelola, transparansi, dan penguatan pengawasan menjadi prioritas utama Kementerian Haji dan Umrah.
Selain memastikan kelanjutan pembangunan asrama haji, Dahnil juga menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi haji di Provinsi Jambi, termasuk peningkatan konektivitas penerbangan haji dan umrah. Saat ini, jamaah umrah asal Jambi masih harus transit melalui Batam atau bahkan negara lain.
“Ke depan, kami berharap ada komitmen kuat dari jajaran Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi haji, termasuk melalui perluasan runway bandara. Kami siap berkomunikasi dengan pihak pengelola bandara agar Jambi dapat diproyeksikan menjadi embarkasi sendiri,” katanya.
Usai meninjau Asrama Haji Jambi, Dahnil melanjutkan agenda dengan peresmian Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Muaro Jambi serta memberikan pembinaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) perhajian. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas aparatur dalam mendukung transformasi penyelenggaraan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
.png)
18 hours ago
5












































