.png)
3 hours ago
4
Presiden Prabowo Subianto menandatangani perjanjian tarif dengan Presiden AS Donald John Trump di Washington DC.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembicaraan Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI-AS di media sosial (medsos) makin liar. Mulai dari isu data pribadi yang dicurigai bocor hingga hoaks sertifikasi halal dihapus.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar, mengingatkan, kedaulatan negara tidak dijaga dengan emosi sesaat, melainkan dengan pemahaman utuh atas aturan main. Menurut dia, bangsa Indonesia rasanya menjadi sering berdebat bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena kelebihan potongan informasi.
"Satu orang membaca judul lalu yakin. Yang lain menonton video 30 detik lalu marah. Padahal, kalau kita sungguh ingin menjaga kedaulatan, langkah pertama adalah membaca utuh dan berimbang," kata Harris kepada awak mediaa di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Harris menyoroti, soal data pribadi yang bergulir menjadi isu ngeri-ngeri sedap. Dia menekankan, kuncinya ada pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Harris mengingatkan publik tak sekadar menelan janji "aman", tapi menagih bukti penegakan hukumnya.
"Narasi yang fair adalah bukan 'aman 100 persen, lalu selesai', melainkan 'tunduk pada UU PDP dan karena itu harus mengikuti syarat-syarat UU PDP'," ujarnya.
Wakil Rektor Universitas Jayabaya itu juga menyoroti isu sertifikat halal tak kalah panas dibahas warganet. Meski pemerintah lewat dokumen FAQ memastikan sertifikasi halal tetap wajib, Harris mencium, adanya kekhawatiran publik yang harus dijawab dengan transparansi teknis, bukan sekadar administrasi.
"Pertanyaan pengujiannya adalah, apakah MRA itu pengakuan proses atau pengakuan otomatis? Apakah standar Indonesia tetap menjadi rujukan untuk pasar Indonesia? Bagaimana mekanisme audit, pengawasan, dan sanksi?" ucapnya.
Harris juga menyoroti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baginya, kedaulatan industri bukan cuma soal melarang barang impor, tapi memastikan industri lokal punya "tangga" untuk naik kelas lewat alih teknologi dan investasi nyata.
