Mentan: 25 Produsen Beras Diperiksa, 212 Merek Masuk Daftar Proses

REPUBLIKA.CO.ID, MAJENE -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan informasi terbaru mengenai dinamika kasus dugaan beras oplosan. Amran mengatakan sudah 25 produsen beras diperiksa di kepolisian.

Mentan menerangkan, total sebanyak 212 merek dipanggil oleh pihak berwenang. Ia mengaku baru saja menjalin komunikasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Ini demi memastikan proses pembenahan terus berjalan.

"Tadi malam kami komunikasi dengan Pak Kapolri. Dari 212 merek beras kita proses, sudah diperiksa 25. Kemungkinan selanjutnya 40-50 merek diperiksa marathon," kata Amran, saat mengunjungi operasi pangan murah di Majene, Sulawesi Barat, pada Ahad (20/7/2025).

Ia berharap, semua produsen beras bisa bekerja sama dengan stakeholder pangan lainnya. Masing-masing menjaga kondusivitas. "Anda bisa untung, tapi ini tidak bisa dipermainkan," ujar Amran, menegaskan.

Mentan memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam dan siap menindak tegas pengusaha ataupun produsen yang terbukti melakukan kecurangan. Ia mencontohkan kasus pupuk palsu dan minyak goreng yang sebelumnya telah ditetapkan tersangkanya. Pembenahan ini, jelas dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sasaran besarnya adalah semua bisa menikmati sumber daya yang ada dengan harga kualitas baik. Tentunya juga dengan harga terjangkau. Amran tidak ingin Indonesia bernasib sama seperti beberapa negara sahabat lainnya.

"Di Malaysia, Jepang, Filipina itu terjadi kesulitan beras. Harga beras di Jepang itu Rp100 ribu per kilogram. Kita bersyukur harga beras kita kisaran Rp 13.000-Rp15.000 per kilo," kata tokoh asal Sulawesi Selatan ini.

Pada kesempatan serupa, ia memantau jalannya Gerakan Pangan Murah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di sela-sela kunjungan kerjanya ke Majene ini. Amran optimistis, harga beras segera turun dalam dua pekan ke depan.

Pemerintah menetapkan 5.302 titik penyaluran beras SPHP di seluruh tanah air. Ada tiga jalur utama penyaluran yakni melalui Perum Bulog, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Gerakan Pangan Murah (GPM). Sebarannya di ribuan titik, antara lain di lokasi Kantor Pos, beberapa BUMN Pangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding Company (PIHC), Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian (UPT Kementan).