Menpora Gandeng KONI, Kejaksaan, dan BPKP Kawal PON 2028 agar Efisien dan Berorientasi Prestasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 berjalan sukses, efisien, dan tetap berorientasi pada peningkatan prestasi atlet nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Erick memimpin rapat koordinasi persiapan PON XXII 2028 bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Narendra Jatna, serta Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Susilo Widhyantoro di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rapat tersebut menjadi tindak lanjut setelah ditetapkannya Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON XXII 2028. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi persiapan, kesiapan venue, hingga skema pendanaan agar penyelenggaraan berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel.

Menpora Erick mengatakan, koordinasi lintas lembaga perlu dilakukan sejak jauh hari agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan terarah.

“PON 2028 semakin dekat. Hari ini kami bersama-sama melakukan konsolidasi untuk menyinkronkan langkah dan memetakan kesiapan venue maupun pendanaan di daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menentukan tindak lanjut yang paling tepat dalam mendukung penyelenggaraan PON,” ujar Menpora.

Menurut Menpora, keberhasilan PON tidak hanya diukur dari kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembinaan olahraga nasional dan prestasi atlet Indonesia.

“Kami akan terus mengawal persiapan PON bersama KONI. Yang terpenting, atlet tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemenpora, KONI, induk cabang olahraga, maupun pemerintah daerah memiliki peran yang sama dalam menyukseskan PON XXII 2028,” tegasnya.

Menpora menambahkan, tujuan utama penyelenggaraan PON adalah memperkuat sistem pembinaan olahraga nasional, meningkatkan prestasi atlet, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah tuan rumah.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman memastikan pihaknya siap mengawal seluruh proses persiapan menuju PON XXII 2028.

Marciano menjelaskan bahwa sejak penetapan tuan rumah pada 2022, KONI Pusat telah melakukan komunikasi intensif dengan KONI Provinsi NTT dan NTB untuk memetakan kesiapan venue serta menentukan cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

“Sejak penetapan tuan rumah PON XXII, KONI Pusat bersama KONI daerah terus melakukan koordinasi terkait kesiapan venue dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan,” ujar Marciano.

Ia menjelaskan, cabang olahraga yang dipertandingkan nantinya akan mempertimbangkan cabang prioritas yang menjadi bagian dari Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games. Selain itu, tuan rumah juga diberikan kesempatan mengusulkan cabang olahraga unggulan daerah sesuai aturan yang berlaku.

Dalam upaya menjaga tata kelola penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel, JAMDATUN dan BPKP akan memberikan pendampingan kepada Kemenpora serta seluruh pemangku kepentingan.

Pendampingan tersebut mencakup aspek perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan keuangan. Dengan pengawasan tersebut, PON XXII 2028 diharapkan dapat menjadi contoh penyelenggaraan multievent olahraga nasional yang efektif, efisien, dan berintegritas.