.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU, – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah (pemda) menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Langkah ini dinilai krusial untuk menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam saat melakukan kunjungan kerja dan ramah tamah dengan pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu. Ia menekankan bahwa pemda bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) harus memperkuat pengelolaan informasi seiring pesatnya perkembangan ruang digital.
“Ruang digital saat ini menjadi medan strategis yang harus dikuasai bersama karena arus informasi yang tidak dikelola dengan baik dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap kondisi bangsa,” ujar Djamari. Ia mengingatkan bahwa pertarungan sesungguhnya kini berada di medan digital, dan sekali saja tidak dikuasai, maka akan kalah.
Antisipasi Kekosongan Informasi
Menko Polkam menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah daerah lebih awal di ruang digital. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang benar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kekosongan informasi. Kekosongan ini, menurutnya, sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kekosongan informasi dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan narasi yang memperburuk keadaan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan penjelasan secara cepat, tepat dan sesuai fakta,” tegasnya. Oleh karena itu, pendekatan proaktif dalam mengelola komunikasi publik menjadi sebuah keharusan.
Usul Pembentukan Wadah Pengelolaan Isu
Dalam kesempatan tersebut, Djamari mengusulkan agar setiap daerah membentuk sebuah wadah khusus yang bertugas mencermati isu-isu yang berkembang. Wadah ini harus mampu mengelola dinamika informasi di masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya.
Ia menilai pengelolaan informasi tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah muncul persoalan. Sebaliknya, harus ada langkah antisipasi yang matang agar pemerintah mampu mengendalikan potensi gangguan terhadap stabilitas sejak awal. Kekompakan forkopimda disebut sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah.
“Sinergi seluruh unsur daerah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan informasi mengenai kebijakan pemerintah tersampaikan secara baik kepada masyarakat,” ujar Djamari. Dengan kerja sama yang solid, masyarakat diharapkan merasa lebih tenang karena para pemimpin mampu bekerja bersama menghadapi berbagai tantangan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
