Memahami Statecraft Prabowo Melalui Perspektif Hasan Nasbi

Tonny Rivani

Politik | 2026-07-27 14:10:58

Foto Hasan Nasbi - Sumber PCO

Opini - Dalam demokrasi modern, politik sering dipersepsikan sebagai seni merebut kekuasaan. Padahal, setelah kekuasaan diperoleh, tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana mengelola negara secara bijaksana, efektif, dan berpandangan jauh ke depan. Di sinilah konsep statecraft—seni bernegara—menjadi sangat relevan.

Dalam berbagai kesempatan, Hassan Nasbi menjelaskan bahwa publik tidak seharusnya hanya melihat langkah Presiden Prabowo Subianto dari sudut pandang politik jangka pendek.

Banyak kebijakan Presiden Prabowo, menurutnya, perlu dipahami sebagai bagian dari strategi membangun kekuatan negara (statecraft), bukan sekadar strategi mempertahankan popularitas politik.

Pandangan tersebut menarik untuk dikaji. Sebab, dalam ilmu politik klasik, terdapat perbedaan mendasar antara politics dan statecraft. Politik berkaitan dengan bagaimana memperoleh legitimasi dan kekuasaan.

Sementara statecraft berbicara mengenai kemampuan seorang pemimpin menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan nasional, menjaga stabilitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat posisi negara di dunia.

Ilmuwan politik Harvard, Joseph S. Nye Jr., menyatakan bahwa kepemimpinan negara yang efektif membutuhkan kombinasi antara hard power, soft power, dan smart strategy. Negara yang berhasil bukan hanya memiliki kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan, diplomasi, dan legitimasi internasional.

Dalam konteks itu, arah kepemimpinan Presiden Prabowo tampak menempatkan Indonesia sebagai kekuatan yang aktif di tengah perubahan geopolitik dunia.

Diplomasi yang intensif dengan berbagai negara, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, modernisasi pertahanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa orientasi pemerintah tidak hanya berpijak pada kepentingan elektoral lima tahunan, tetapi juga pada pembangunan negara dalam jangka panjang.

Filsuf politik Niccolò Machiavelli dalam The Prince (1532) pernah menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya dicintai atau ditakuti; Namun tegasnya: "Cara pertama untuk menilai kecerdasan seorang penguasa adalah melihat orang-orang yang berada di sekelilingnya."

Kutipan ini menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin tercermin dari kemampuan memilih pembantu, menteri, dan penasihat yang kompeten. Dalam konteks statecraft, kepemimpinan bukan hanya soal figur presiden, tetapi juga bagaimana ia membangun tim pemerintahan yang efektif.

Sementara Max Weber dalam kuliahnya yang terkenal, Politics as a Vocation (1919), Weber mengatakan:"Politik adalah pekerjaan mengebor papan yang keras secara perlahan. Politik membutuhkan gairah sekaligus kejernihan perspektif".

Max Weber menyebut politik sebagai panggilan moral yang menuntut tanggung jawab, bukan sekadar ambisi kekuasaan.Karena itu, memahami langkah Presiden Prabowo hanya melalui lensa politik harian sering kali menghasilkan kesimpulan yang sempit.

Henry Kissinger Dalam Diplomacy (1994) menulis: "A nation's survival depends on its ability to balance power with purpose." (Inti pemikirannya adalah bahwa kelangsungan hidup suatu negara bergantung pada kemampuan pemimpinnya menyeimbangkan kekuatan nasional dengan tujuan strategis.)

Kissinger juga berulang kali menegaskan bahwa diplomasi bukan sekadar menjaga hubungan baik, melainkan instrumen utama untuk mengamankan kepentingan nasional. Karena itu, seorang negarawan harus mampu melihat jauh melampaui kepentingan politik sehari-hari.

Apabila perspektif Hassan Nasbi dipadukan dengan ketiga pemikir tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Presiden Prabowo dipahami bukan hanya sebagai aktor politik yang memenangkan kontestasi demokrasi, melainkan sebagai pemimpin yang sedang membangun statecraft Indonesia.

Dalam perspektif ini, keberhasilan seorang presiden diukur bukan semata dari popularitas atau elektabilitas, tetapi dari kemampuannya membangun institusi negara yang kuat, menjaga stabilitas nasional, memperluas diplomasi internasional, serta mewariskan fondasi pembangunan bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, sebagaimana dipahami Hassan Nasbi, langkah-langkah Presiden Prabowo lebih tepat dibaca melalui lensa seni bernegara (statecraft) daripada sekadar dinamika politik harian. Inilah pembeda antara politisi yang berorientasi pada siklus kekuasaan dan negarawan yang berorientasi pada masa depan bangsa.

Dalam tradisi Islam, kepemimpinan juga dipandang sebagai amanah. Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa inti pemerintahan adalah amanah dan keadilan. Dengan demikian, statecraft bukan sekadar kecakapan administratif, tetapi juga komitmen etis untuk menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Penulis menyimpulkan, ukuran keberhasilan seorang presiden bukan hanya seberapa besar dukungan politik yang dimilikinya, melainkan warisan kenegaraan yang ditinggalkan: apakah negara menjadi lebih kuat, rakyat lebih sejahtera, institusi lebih kokoh, dan Indonesia semakin dihormati di dunia internasional.

Perspektif Hassan Nasbi mengingatkan bahwa politik seharusnya menjadi jalan menuju seni bernegara. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk membangun peradaban. Jika politik berhenti pada perebutan kekuasaan, demokrasi akan kehilangan maknanya.

Namun ketika politik bertransformasi menjadi statecraft, maka negara memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.