Jakarta -
Pemerintah sebenarnya ingin larangan truk obesitas atau zero ODOL (Over Dimention Over Load) segera berlaku tahun ini. Jika terlalu lama, maka akan makin banyak korban kecelakaan dan kerugian negara.
Namun menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kemungkinan larangan truk ODOL akan mundur karena ada permintaan tambahan sosialisasi dari Polri.
Selain itu pihak operator tol meminta waktu tambahan memasang alat pemantau truk obesitas. Dudy memastikan mundurnya penerapan zero ODOL tidak makan waktu lama, apalagi sampai 2027 seperti isu yang beredar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dudy menegaskan, selama dia masih memimpin Kementerian Perhubungan, tidak bakal kebijakan tersebut mundur terlalu lama
"Mundur mungkin ya, tapi nggak sampai terlalu lama. Kalau sampai 2027 seperti yang saya bilang selama ini, makin kita mundur maka kita berikan peluang terjadinya kecelakaan yg berkaitan odol makin banyak. Lebih cepat lebih baik agar tak ada korban timbul dari ODOL," terang Dudy Purwaghandi di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dudy juga menegaskan tujuan Zero ODOL adalah keselamatan masyarakat di jalan. Maka dari itu, kebijakan ini harus segera berjalan. Namun dia juga harus memperhatikan permintaan tambahan waktu dari pihak Polri maupun operator tol.
"Concern-nya keselamatan mau tak kita harus jalan. Saya sih maunya tahun ini," beber Dudy.
Dudy juga sempat buka suara soal anggapan Zero ODOL dapat menimbulkan inflasi. Menurutnya, hal ini sangat bisa diperdebatkan.
Kementerian Perhubungan juga mengkaji seberapa besar inflasi yang bisa timbul dengan kebijakan ini, dan sebesar apa dampak ekonomi yang terjadi.
"Apakah akan timbulkan inflasi? Ini masih debatable, kita masih bisa berhitung sejauh mana bisa inflasi ini terjadi dan pengaruhnya sebesar apa ke perekonomian? Apakah sangat mahal? Ini kita mulai kaji dan nanti bisa kita sampaikan ke stakeholder. Apakah ini memang bisa diterusin atau tidak," tegas Dudy.
Simak juga Video AHY Dukung Program Zero ODOL, Singgung Laka Lantas-Jalan Rusak
(hal/hns)