.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) mendorong Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Sekretaris Wantim MUI, Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sebagai syarat utama terciptanya pemerataan kesejahteraan.
"Umat Islam Indonesia harus mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tidak boleh tebang pilih, serta pemberantasan korupsi, kebocoran anggaran, dan praktik monopoli oligarki," ujarnya saat sambutan dalam acara pembukaan KUII VIII di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Menurut dia, penegakan hukum dan efisiensi anggaran merupakan prasyarat agar kekayaan nasional dapat terdistribusi secara adil kepada seluruh rakyat.
"Penegakan hukum dan efisiensi anggaran adalah syarat mutlak agar kekayaan nasional dapat terdistribusi secara adil melalui konsolidasi ekonomi dan kekuatan syariah, ketahanan pangan, dan juga ketahanan energi, serta pemberdayaan UMKM, serta distribusi zakat, wakaf, infak, dan sedekah," ucapnya.
Dia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Dewan Pertimbangan MUI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya, ketegasannya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi demi kemakmuran rakyat Indonesia," kata Zainut.
Ia menegaskan, sinergi antara ulama, umara, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal utama untuk mewujudkan tema KUII VIII, yakni "Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat", sekaligus mengantarkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Zainut menjelaskan, KUII VIII memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi forum permusyawaratan tertinggi umat Islam, tetapi juga bertepatan dengan 50 tahun pengabdian MUI bagi umat dan bangsa.
"Selain sebagai forum permusyawaratan umat Islam tertinggi untuk menentukan arah perjuangan keumatan dan kebangsaan, momentum ini juga bertepatan dengan 50 tahun atau setengah abad perkhidmatan Majelis Ulama Indonesia bagi persatuan dan kemajuan bangsa," ujar Zainut.
Ia menegaskan, selama lima dekade MUI konsisten menjalankan dua peran utama, yakni sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat) dan Shadiqul Hukumah (mitra strategis pemerintah).
Ia pun menggarisbawahi agenda strategis lainnya yang perlu menjadi perhatian peserta kongres. Salah satunya adalah penguatan kedaulatan ekonomi nasional melalui implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Zainut, kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat konsolidasi ekonomi syariah, ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Selain itu, Zainut juga mengajak umat Islam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan moderasi beragama (wasathiyah). Perbedaan pandangan, kata dia, harus menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan, bukan memicu perpecahan.
"Umat Islam harus hadir di garda terdepan sebagai perekat persatuan, penyejuk suasana, dan penjamin stabilitas nasional," ucapnya.
Agenda strategis selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berlandaskan akhlakul karimah.
"Kita harus melahirkan generasi Muslim masa depan yang unggul dalam penguasaan iptek dan teknologi canggih, namun tetap berakar kuat pada benteng moral, etika bernegara, dan menjunjung tinggi akhlakul karimah," kata Zainut.
Dalam bidang hubungan internasional, Zainut juga menyerukan agar umat Islam Indonesia terus memainkan peran aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, menolak segala bentuk penjajahan, dan mengawal perjuangan kemerdekaan Palestina secara konsisten.
"Umat Islam Indonesia harus terus memainkan peran strategis dalam menciptakan perdamaian dunia, menolak segala bentuk penjajahan, serta mengawal perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina secara konsisten dan istiqomah," jelas Zainut.
