gelaran otomotif semacam IIMS tidak hanya menjadi ajang pamer inovasi, namun juga sekaligus menjadi sarana strategis bagi produsen untuk menembus pasar domestik
Kebut Kedaulatan dan Ketahanan Energi, Percepatan Elektrifikasi Dinilai Jadi Kunci (foto: MNC Media)
IDXChannel - Pemerintah terus berupaya mengejar target dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional.
Upaya percepatan transisi energi melalui program elektrifikasi pun dinilai bakal memegang peranan penting dan menjadi kunci dalam mewujudkan target tersebut.
Upaya pelaku industri otomotif dengan menggelar Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 dinilai sejalan dengan upaya tersebut, karena dapat turut mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di pasar domestik.
"Gelaran pameran semacam ini sangat tepat bagi pemerintah untuk terus mendorong proses transisi energi, mengingat perlunya swasembada dan kedaulatan energi dalam menghadapi dinamika global," ujar Pengamat Ekonomi, Defiyan Cori, dalam keterangan resminya, Minggu (16/2/2025).
Menurut Defiyan, gelaran otomotif semacam IIMS tidak hanya menjadi ajang pamer inovasi, namun juga sekaligus menjadi sarana strategis bagi produsen, khususnya di sektor EV, untuk menembus pasar domestik.
Pameran ini, dikatakan Defiyan, sejalan dengan agenda pemerintah dalam mengalihkan ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar minyak menuju solusi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik yang semakin kuat, Defiyan menjelaskan, pembangunan infrastruktur juga telah mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak 300 persen, dari sekitar 1.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 3.000 unit pada 2024.
Sementara, fasilitas Home Charging Services (HCS) juga tumbuh lebih dari 300 persen, pada 2023 sejumlah 9.000 unit menjadi 28.000 unit pada 2024.
Selain jumlah infrastruktur, peningkatan konsumsi energi kendaraan listrik juga terpantau mengalami pertumbuhan signifikan.
Tercatat jumlah transaksi di SPKLU melonjak dari 119.600 menjadi 402.509 atau naik 337 persen transaksi.
Sedangkan, untuk konsumsi listrik dari penggunaan SPKLU meroket, dari 2,4 juta kilowatt hour (kWh) pada 2023, menjadi 9,1 juta kWh di 2024, mengalami peningkatan sebesar 370 persen.
Sementara untuk HCS, terjadi kenaikan sebesar 403% lebih, dari 2,9 juta kWh di 2023, menjadi 11,8 juta kWh di 2024.
Defiyan menilai, tren peningkatan transaksi dan konsumsi listrik di SPKLU, serta HCS tersebut dapat dianggap sebagai penanda bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bertumbuh secara massif.
"Hal ini menjadi penguat komitmen pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, sebagai upaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat," ujar Defiyan.
Di lain pihak, dari sudut pandang konstitusional, Defiyan juga menekankan bahwa dukungan kebijakan insentif yang lebih luas sangat diperlukan untuk mendongkrak percepatan transisi energi.
Adanya insentif tambahan, baik berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun kemudahan investasi dalam pembangunan pabrik kendaraan listrik di pelosok Tanah Air, harus diperluas agar ekosistem industri kendaraan listrik nasional secara bertahap dapat terus berkembang.
"Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan industri otomotif, juga didukung mekanisme pengawasan yang ketat, transisi menuju energi bersih diharapkan tidak hanya akan memperkuat kedaulatan energi nasional, namun juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia," ujar Defiyan.
(taufan sukma)