Arief Setyadi
, Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |05:59 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak. Mengingat perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas utama, karena mereka merupakan bagian signifikan dari populasi Indonesia.
“Apresiasi saya sampaikan atas komitmen dan dukungan kerja sama ini yang merupakan langkah strategis memperkuat sinergi bersama,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, lewat siaran persnya, dikutip Rabu (5/3/2025).
Penandatanganan sejumlah kerjasama untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dilakukan pada Selasa 4 Maret 2025. Pemerintah berkewajiban melindungi seluruh rakyat, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 serta berbagai regulasi lainnya.
Perempuan setidaknya mengisi hampir setengah, sementara anak-anak hampir sepertiga dari total penduduk. Namun, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikis, dan seksual. Hasil SPHPN mendapati satu dari empat perempuan usia 15 – 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan selama hidupnya.
Sementara hasil SNPHAR, diperkirakan sekitar 11,5 juta atau 50,78% anak usia 13-17 tahun, pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) 2024 juga menunjukkan angka kekerasan yang dilaporkan hanya merupakan puncak gunung es dari permasalahan yang ada.
“Untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan aman bagi perempuan dan anak, Kemen PPPA menetapkan tiga program prioritas, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045, peningkatan pelayanan publik melalui call center SAPA 129, serta penguatan data perempuan dan anak berbasis desa. Ketiga program memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar berjalan secara optimal,” ujar Menteri PPPA.