Ironi Beras ‘’Kekuning-Kuningan’’

Oleh: Entang Sastraatmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu beras Bulog yang dibagikan kepada penerima manfaat di Kabupaten Bangkalan, Madura, kini muncul menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan. Puluhan desa di daerah tersebut "menolak" beras bantuan pemerintah itu.

Alasan mereka, beras yang dibagikan telah berwarna kekuning-kuningan, bahkan menjurus ke warna coklat muda. Soal beras berwarna kekuning-kuningan, sebetulnya bukan hal baru bagi para penerima manfaat bantuan di negeri ini.

Malah hal ini telah berlangsung sejak Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) digelindingkan pemerintah di awal 2000-an. Lebih parah lagi, ternyata beras yang diberikan itu, bukan cuma warnanya kekuning-kuningsn, juga baunya apek.

Berdasarkan pengalaman, beras Bulog yang dibagikan ke penerima manfaat/CBP/Bantuan Pangan sering kelihatan kekuningan karena tiga faktor utama. Pertama, beras lama/stok cadangan pangan. Beras SPHP/Bansos itu diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dengan demikian, itu bukan beras giling baru. Semakin lama disimpan, warna beras putih bisa berubah jadi agak kuning/gading. Ini proses oksidasi alami serta penuaan beras. Kualitas tetap bagus kalau beras tersebut disimpan dengan benar.

Kedua, varietas dan cara giling. Bulog menerima gabah dari petani seluruh Indonesia. Ada varietas yang memang dagingnya agak kuning, bukan putih bening. Plus Bulog biasanya menggiling yang medium, bukan premium polish.

Jadi lapisan aleuron/kulit arinya masih menempel dikit sehingga warnanya lebih krem/kuning. Ketiga, proses pengeringan dan penyimpanan. Gabah/beras Bulog dikeringkan menggunakan mesin dryer supaya kadar air 14 persen biar awet.

Kalau proses pemanasannya agak tinggi, beras bisa "kuning" karena pati-nya.

Ditambah disimpan di gudang ber-AC/silo dalam jumlah besar berbulan-bulan.

Pertanyaan kritisnya, mengapa masih ada beras yang berwarna kekuning-kuningan, padahal Bulog menyortir beras yang akan dibagikan itu? Bisa juga diperbincang, bagaimana sebetulnya proses penyortiran yang dilakukan Bulog ?

Seperti yang dipahami, saat menerima dari petani/miller, beras masuk gudang Bulog sudah lolos uji mutu. Kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, hampa maksimal 2 persen, warna, bau, rasa. Ini namanya beras Medium SPHP sesuai SNI yang ditentukan.

Selain itu, sebelum dikemas dengan berat 5kg/10kg, ada ayakan serta mesin stone remover untuk membuang kerikil, gabah, padi. Namun, mesin Bulog tak sepresisi mesin beras premium. Tujuan utamanya membuang benda asing, bukan 100 persen memilih butir kuning.

Selanjutnya, terkait standar CBP/Bansos. Karena ini beras cadangan dan dalam volume besar hingga jutaan ton, toleransi terhadap butir kuning/patahnya lebih longgar dibandingkan beras "super". Asal masih masuk SNI Medium, dianggap layak salur. Makanya kadang masih ada butir agak kuning atau patah.

Lalu, kenapa masih ada beras berwarna kekuning-kuningan? Kemungkinannya, mesin sortir warna Bulog tidak secanggih pabrik swasta. Mesin color sorter mahal, diprioritaskan buat ekspor/premium.

Bisa juga karena kejar target penyaluran. Contoh: Juni 2026 ini Bulog lagi ngebut menyalurkan bantuan pangan dan SPHP. Kalau disortir super ketat, prosesnya lama atau memang memang dari sananya stok CBP sudah agak lama disimpan.

Adanya penolakan dari beberapa desa di Bangkalan, Madura terkait kualitas beras bantuan yang dikelola Bulog belum lama ini, jelas hal tersebut merupakan "warning" bagi operator pangan agar lebih serius dalam pengelolaan bantuan beras bagi penerima manfaat.

Artinya, Bulog mesti dapat berkaca pada pengalaman masa lalu. Dihadapkan pada kondisi demikian, Bulog harus menyikapinya dengan pola "dengerin dulu, jelasin kemudian, perbaiki bersama-sama".

Sebab, kalau langsung defensif atau dipaksakan, penolakan desa lain bisa ikut menular. Ada tiga langkah yang paling masuk akal untuk digarap Bulog.

Mulai turun ke lapangan dan dengarkan keluhannya. Penolakan beras bantuan biasanya bukan tanpa alasan. Di Bangkalan/Madura sering muncul karena:

-Kualitas beras. Ada desa yang mengeluh berasnya pecah, kutuan, atau beda dari ekspektasi. Madura terkenal selera nasinya pera, jadi kalau dapat beras pulen banget bisa ditolak.

-Data penerima. Nama-nama yang menerima beras tidak sesuai kondisi real di desa. Misalnya, orang yang dianggap mampu mendapatkan bantuan beras sedangkan yang membutuhkan malah tidak masuk daftar penerima.

-Waktu/penyaluran. Datangnya telat, prosedurnya ribet, atau merasa "dilembagakan" tanpa musyawarah.

Dalam konteks ini, Bulog perlu ngobrol dengan kades, tokoh agama, BPD. Duduk bareng. Tujuannya validasi: ini masalah berasnya, datanya, atau komunikasinya?

Prioritaskan transparansi dan edukasi. Kalau masalahnya kualitas, Bulog harus buka spek: ini beras medium SPHP, standarnya SNI begini. Jelaskan kenapa warnanya/teksturnya begitu. Kasih opsi: tukar dengan gudang terdekat kalau memang di bawah standar.

Kalau masalahnya data, ajak Pemkab Bangkalan dan Kemensos memberesi DTKS bersama perangkat desa. Bulog sendiri tidak memegang data penerima, dia cuma distributor.

Berikan ruang solusi lokal. Desa di Madura punya karim dan lembaga desa yang kuat. Bulog bisa tawarkan dua opsi. Pertama, tukar beras ke varietas yang lebih disukai warga Madura, kalau stok memungkinkan.

Kedua, kalau desa menolak fisik beras, salurkan lewat program lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai, atau berasnya dialihkan ke desa tetangga yang masih butuh dan dana kompensasi buat program desa.

Yang harus dihindari Bulog, membalas lewat media dengan nada "Beras ini bantuan, harus disyukuri". Itu bakal membuat gaduh. Juga jangan memaksa bongkar-distribusi kalau kades dan tokoh sudah sepakat menolak. Harga politiknya mahal. Intinya, bantuan pangan itu bukan cuma soal stok, tapi soal rasa dihargai. Di Madura, "ajak rembuk" itu kuncinya.

Kesimpulannya, beras bantuan bagi penerima manfaat berwarna kekuning-kuningan, benar-benar sebuah ironi dunia perberasan di negeri ini. Ya, sungguh menyebalkan, kok hal ini masih terus terjadi di negara yang sudah berswasembada beras.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.