.png)
7 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peningkatan kesadaran publik dan tekanan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah nyata mengatasi polusi udara. Menurut salah satu pendiri Bicara Udara, Novita Natalia Kusumawardani, isu kualitas udara sering kali baru menjadi perhatian ketika mendapat sorotan luas di ruang publik.
Hal ini disampaikan Novita dalam diskusi Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta. Ia mengatakan pemerintah memiliki banyak agenda prioritas sehingga isu polusi udara kerap tidak menjadi perhatian utama apabila tidak menjadi perbincangan publik.
"Di Indonesia, kalau tidak viral, tidak akan ada aksi dari pemerintah. Pemerintah punya banyak daftar prioritas. Kalau tidak diviralkan, isu itu tidak akan naik menjadi prioritas," katanya, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Novita, kondisi serupa pernah terjadi pada 2023 ketika kualitas udara di Jakarta memburuk akibat musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Niño.
Saat itu, kata dia, polusi udara menjadi perhatian nasional setelah presiden saat itu mengalami batuk dan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah kementerian. Pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatasi pencemaran udara.
Namun, Novita menilai berbagai kebijakan tersebut belum diikuti implementasi yang memadai. "Regulasinya sudah keluar, tetapi implementasinya belum berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat memang perlu berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Namun, pada saat yang sama, publik juga harus terus menyuarakan persoalan polusi udara agar pemerintah konsisten menjalankan kebijakan yang telah dibuat.
Novita menilai keterbukaan data kualitas udara di Jakarta sudah mengalami kemajuan. Masyarakat kini dapat mengakses informasi melalui aplikasi JAKI maupun situs resmi pemerintah daerah.
Meski demikian, menurut dia, penyediaan data belum cukup apabila tidak disertai sistem peringatan dini (early warning system) yang dapat membantu masyarakat mengantisipasi risiko kesehatan saat kualitas udara memburuk.
Ia juga menyoroti lambatnya proses birokrasi dalam penanganan isu lingkungan. Sebagai organisasi masyarakat sipil, kata Novita, Bicara Udara kerap memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah. Namun, proses koordinasi sering kali berjalan lambat.
"Saya melihat aparatur sipil negara bekerja dengan baik. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah efisien dan cepat? Itu yang menurut kami perlu diperbaiki," katanya.
Novita menegaskan persoalan polusi udara tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendirian karena pencemaran udara bersifat lintaswilayah. Menurut dia, sumber emisi partikulat halus PM2.5 berasal dari berbagai daerah di sekitar Jakarta, termasuk Bekasi, Kabupaten Bekasi, Cikarang, Bogor, dan Banten.
