.png)
1 day ago
3
Oleh: Buya Anwar Abbas*)
Angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 tembus 7,46 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,85 persen. Sekitar sejuta dari mereka adalah sarjana atau lulusan perguruan tinggi.
Fakta ini tentu sangat mencemaskan tidak saja secara ekonomi, melainkan juga politik. Sebab, dahulu ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto dan Gibran berjanji akan menciptakan 19 juta lapangan kerja.
Jika janji tersebut dapat dipenuhi, tentu pengangguran pada hari-hari ini tidak lagi menjadi masalah. Namun, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, masalah pengangguran tampak masih menjadi isu yang harus segera dicarikan solusinya.
Kalau tidak tertanggulangi secara baik, ini tentu akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional. Untuk itu, kita meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besarnya sekitar 99,99 persen dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia. Sektor ini pula yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sekitar 97 persen dari total tenaga kerja yang ada.
Jika pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja atau menyerap tenaga kerja yang ada, peran UMKM tentu sangat bisa diandalkan ketimbang peran usaha dengan pemodal besar. Untuk itu, kita mengharapkan pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada UMKM sebagai solusi utama dalam menyelesaikan masalah pengangguran di Tanah Air.
Masalah permodalan
Salah satu isu yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Kita melihat dunia perbankan nasional, termasuk bank-bank milik negara (Himbara) belum tampak berpihak kepada UMKM.
Hal itu terlihat dari masih kecilnya kredit dan pembiayaan yang mereka kucurkan kepada UMKM, yaitu antara 20-30 persen dari total kredit dan pembiayaan yang ada.
Bila dikaitkan dengan visi dan misi Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentu jelas tidak mendukung.
Untuk itu, kita mengharapkan Presiden Prabowo agar memberikan tugas khusus kepada Himbara supaya bank-bank pelat merah itu lebih mengkhususkan kredit dan pembiayaan mereka kepada UMKM.
Kalau bisa, di pengujung periode pemerintahan Presiden Prabowo nanti, kita harapkan lebih dari 80 persen lebih kredit dan pembiayaan yang dikucurkan oleh Himbara adalah untuk UMKM.
Ini memang tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Untuk itu, kita mengharapkan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak untuk memajukan UMKM.
Bila dari kalangan komisaris dan direksi ada yang tidak mendukung, pemerintah tentu harus berani mengganti mereka dengan putra-putri bangsa yang lain, yakni yang jauh lebih siap untuk mendukung ide dan gagasan Sang Presiden.
*) Dr H Anwar Abbas MM MAg atau yang akrab disapa Buya Anwar Abbas merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dosen tetap Prodi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah ini juga adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup.
