China Desak PM Jepang Tarik Ucapan Mengenai Taiwan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING, – Kementerian Luar Negeri China mendesak Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, untuk menarik pernyataannya mengenai ancaman penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan yang dinilai dapat membahayakan Jepang. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis.

Lin Jian mengungkapkan bahwa China dengan tegas menentang pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan internal China serta pelanggaran kedaulatan negara. Ia menambahkan bahwa segala konsekuensi dari pernyataan tersebut harus ditanggung oleh Jepang jika tidak segera menariknya.

Pada awal November, PM Takaichi menyatakan dalam rapat majelis rendah parlemen Jepang bahwa penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang. Meskipun ada protes dari China, PM Takaichi menegaskan bahwa pernyataannya sejalan dengan sikap resmi pemerintah Jepang.

Lin Jian menekankan bahwa Taiwan adalah bagian dari China dan penyelesaian masalah ini adalah urusan rakyat China tanpa campur tangan eksternal. Ia memperingatkan bahwa segala upaya campur tangan dari Jepang akan dianggap sebagai tindakan agresi dan akan mendapatkan respons tegas dari China.

Sejarah dan Ketegangan

Sejarah mencatat bahwa Jepang pernah melakukan agresi militer di kawasan Asia, termasuk Taiwan, yang menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat China. Lin Jian mempertanyakan apakah pernyataan PM Takaichi mengindikasikan kembalinya kebijakan militerisme Jepang di masa lalu.

Setelah Perang Dunia II, Jepang menerapkan kontrol ketat terhadap operasi militer. Namun, perubahan dalam undang-undang keamanan nasional pada 2015 memungkinkan Jepang menggunakan kekuatan secara terbatas dalam situasi yang mengancam kelangsungan hidup.

Dalam rapat Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, PM Takaichi menjelaskan bahwa pemerintah akan menilai situasi ancaman berdasarkan informasi yang ada, dan menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menjadikan pernyataannya sebagai pandangan pemerintah yang seragam.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara