.png)
1 day ago
4
BSI memfasilitasi layanan penukaran uang tidak layak edar (UTLE) atau uang rusak milik penyintas banjir di Aceh. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memfasilitasi layanan penukaran uang tidak layak edar (UTLE) atau uang rusak milik penyintas banjir di Aceh sebagai upaya mengembalikan hak finansial masyarakat dan memberikan rasa aman di tengah masa sulit.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (7/1/2026), mengungkapkan empati mendalam atas musibah tersebut.
Ia mencermati fenomena banyak warga yang berupaya menyelamatkan sisa harta mereka, termasuk uang tunai yang rusak akibat terendam air dan lumpur. “Kami menyaksikan langsung bagaimana masyarakat berjuang mengeringkan lembaran uang yang tertimbun lumpur,” ujarnya.
Sebagai bentuk layanan sepenuh hati, Anggoro menyampaikan perseroan membuka fasilitas penukaran uang rusak di seluruh outlet BSI di Aceh agar uang tersebut dapat kembali menjadi saldo tabungan atau digunakan masyarakat untuk bertransaksi.
Perseroan memastikan proses penukaran uang rusak dilakukan secara transparan sesuai regulasi Bank Indonesia, yang mencakup verifikasi fisik uang dan pencatatan identitas nasabah.
Anggoro juga mengimbau nasabah memanfaatkan layanan e-channel untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor cabang. Langkah ini diharapkan dapat menghemat waktu serta mengurangi antrean layanan.
Beberapa layanan e-channel yang dapat diakses nasabah antara lain BSI Call 14040, mobile banking BYOND, BSI ATM, BSI Agen, BSI Net Banking, BEWIZE, serta BSI Cash Management. Pascamusibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, BSI memastikan seluruh layanan perbankan telah kembali beroperasi normal. Sebanyak 145 outlet BSI tercatat telah dipulihkan.
Dalam kurun dua pekan, perseroan melakukan akselerasi pemulihan secara masif, mulai dari pembersihan sisa lumpur di kantor cabang, pengaktifan kembali jaringan telekomunikasi, hingga penyaluran bantuan logistik lebih dari 140 ton serta pembangunan hunian sementara di bawah koordinasi Danantara Indonesia.
sumber : Antara
