.png)
2 hours ago
2
Petugas sensus ekonomi 2026 melakukan pendataan tempat produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ikan kayu di Lambaro Skep, Banda Aceh, Aceh, Selasa (16/6/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk penetapan pajak, pemeriksaan usaha, audit, maupun kepentingan penegakan hukum. BPS menegaskan seluruh informasi yang diberikan responden hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik.
Ketua Harian Sensus Ekonomi 2026 BPS Windhiarso Ponco Adi mengatakan, jaminan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Karena itu, BPS berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh data yang diperoleh selama pelaksanaan sensus.
“Data yang dikumpulkan dalam sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk penetapan pajak, pemeriksaan usaha, audit, ataupun tujuan lain di luar statistik. Kami ingin memberikan jaminan kepada seluruh responden bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya,” kata Windhiarso di Jakarta dikutip pada Senin (6/7/2026).
Windhiarso menjelaskan, data individu maupun pelaku usaha tidak akan dipublikasikan secara perorangan. Hasil Sensus Ekonomi 2026 hanya disajikan dalam bentuk data agregat untuk menggambarkan kondisi dunia usaha dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
Menurut dia, BPS juga menerapkan sistem pengamanan data berlapis. Data yang dikumpulkan petugas melalui aplikasi FASIH langsung tersimpan di server BPS yang telah memenuhi standar keamanan informasi ISO 27001 serta diperkuat sistem keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, lembaganya terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memastikan data responden dijaga kerahasiaannya.
“Kami sudah monitor. Secara proporsi masih banyak yang menerima dibandingkan dengan yang menolak. Hanya yang bersuara di medsos adalah yang menolak, yang menerima petugas sensus dengan baik jarang bersuara. Ini tugas kita bersama-sama untuk tanpa lelah mengedukasi masyarakat agar paham tentang pentingnya didata,” ujar Amalia.
Amalia mengatakan, edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi yang keliru mengenai pelaksanaan sensus tidak menimbulkan kekhawatiran. Dengan meningkatnya pemahaman publik, BPS berharap masyarakat bersedia memberikan data secara benar, jujur, dan lengkap sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat.
