.png)
2 hours ago
2
Ahad 28 Jun 2026 21:46 WIB
Negara-negara di kawasan perlu mencapai kerangka kerja baru.
Foto: Pertamina
Kapal Gamsunoro milik PIS yang sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik AS dan Iran, pada Rabu, 24 Juni 2026, pukul 20.00 WIB berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman.
REPUBLIKA.CO.ID,BAGHDAD -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Aragchi mengatakan, negaranya menolak adanya pengaturan di luar yang diterapkan Iran di Selat Hormuz. Dia memperingatkan bahwa penerapan skema semacam itu justru akan memperlama penutupan akses di selat tersebut.
"Setiap upaya untuk mengadopsi pengaturan baru atau terpisah dibandingkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Republik Islam Iran, hanya akan menyebabkan situasi yang lebih rumit dan penundaan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, dan akan meningkatkan ketegangan, seperti yang kita saksikan dalam dua malam terakhir," kata Aragchi dalam konferensi pers bersama Menlu Irak Fuad Hussein di Baghdad, Ahad (28/6/2026), dikutip laman Al Arabiya.
Dia mendesak agar negara-negara menghormati dan menaati nota kesepahaman yang sudah diteken Iran bersama dengan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, baru-baru ini. Aragchi berharap negara-negara tak membelokkan nota kesepahaman tersebut.
Aragchi lantas menekankan bahwa negara-negara di kawasan perlu mencapai kerangka kerja baru. "Tanpa kehadiran atau campur tangan negara mana pun dari luar kawasan," ujar Aragchi.
Sementara itu, dalam konferensi pers, Fuad Hussein menyampaikan pentingnya bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade Angkatan Laut AS terhadap Iran. Dia menegaskan, Irak tidak mendukung perluasan skala perang terhadap negara-negara Teluk, termasuk terhadap Iran.
