1.000 Dapur MBG Mau Dibangun di Wilayah 3T

Jakarta -

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Badan Gizi Nasional untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menargetkan akan membangun 1.000 SPPG di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Budiman menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program itu tidak hanya membagikan makanan secara gratis, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan tugas dari BP Taskin, program MBG akan diperluas sampai ke daerah 3 T. Perluasan ini akan dilakukan oleh BP Taskin dengan rencana pembangunan 1.000 SPPG.

"Hari ini MoU dengan BGN, kami Badan Percepatan Pengatasan Kemiskinan bermaksud secara khusus bekerjasama dengan BGN khusus di tempat kantong-kantong kemiskinan berada, anak-anak sekolah di daerah 3T, ibu-ibu hamil di kantong-kantong kemiskinan," kata dia di kantor BP Taskin, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Budiman mengatakan untuk jumlah penerima 1.000 SPPG di daerah 3 T diperkirakan tidak sebanyak SPPG lainnya. Ia menyebut, biasanya satu SPPG minimum menjangkau 3.000 penerima, namun untuk daerah 3 T akan menyesuaikan jumlah penduduknya.

"Kami menargetkan untuk sementara 1.000 SPPG dulu dengan titipan khusus. Kalau yang biasanya minimal 3.000 penerima manfaat, kalau daerah 3 T jarang penduduk. Jadi mungkin size (jumlah penerima) akan disesuaikan," terangnya.

Terkait skema pembangunan SPPG tersebut, Wakil Kepala BP Taskin, Nanik S Deyang menjelaskan, pihaknya telah berkoodinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan lahan kosong, namun bisa digunakan. Jika memang tanah itu harus disewa, maka dapat digunakan kas desa.

Selain itu, BP Taskin juga akan menggandeng pengusaha daerah untuk ikut berkontribusi membangun SPPG. Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di jangkauan 3 T, dapur atau daerahnya akan disesuaikan.

"Kami mendorong pengusaha merah putih yang mau membangun di tempat-tempat tadi. Kemudian mengkomunikasi dengan pemerintah daerah agar mempermudah menyiapkan tanahnya, supaya tidak usah invest, tidak usah beli. Karena banyak tanah-tanah di desa ini idle, nggak dipakai, kosong," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan SPPG di daerah 3 T akan membuka banyak mitra hingga UMKM yang terlibat dalam MBG. Meski MBG akan diperluas ke daerah 3 T, pihaknya memastikan penyaluran dana hingga gaji kepala SPPG hingga ahli gizi.

"Kita akan bersinergi dengan BP Taskin akan memberikan arahan daerah-daerah prioritas dalam pengentasan kemiskinan, satu pemenuhan gajinya harus kita berikan, yang kedua pembangunan ekonominya juga harus kita prioritaskan," terangnya.

Saat ini telah terdapat 785 SPPG di 38 provinsi dengan jumlah pekerja yang terserap sebanyak 68 ribu orang. Jumlah penerima MBG telah mencapai 4,97 juta orang.

Dadan mengatakan telah mendapatkan amanah untuk meningkatkan jumlah penerima MBG mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2025. Untuk mencapai itu dibutuhkan 30.000 SPPG dan anggaran tambahan sebanyak Rp 50 triliun.

(acd/acd)