.png)
9 hours ago
5
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan kebijakan agar setiap warga negara Indonesia (WNI) yang memasuki usia 17 tahun otomatis memiliki rekening bank. Rekening tersebut akan terhubung dengan data kependudukan dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan transaksi keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan. Rekening akan disiapkan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat di Dukcapil.
“Presiden menginstruksikan setiap warga negara pada usia 17 tahun itu mempunyai rekening, otomatis bersamaan dengan KTP,” kata Airlangga di Graha Sawala Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah menyiapkan rekening tersebut melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Keduanya dipilih karena merupakan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memiliki jaringan layanan ritel.
“Karena dua-duanya Himbara. Himbara yang retail,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan, pembukaan rekening akan memanfaatkan sistem digital dan terhubung dengan NIK. Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk dapat memiliki rekening melalui kebijakan tersebut. Rekening itu nantinya tidak hanya digunakan untuk transaksi masyarakat, tetapi juga untuk penyaluran sejumlah program pemerintah.
“Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk bansos,” kata Airlangga.
Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan juga diarahkan melalui rekening tersebut. Pemerintah menilai langkah ini dapat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Selain itu, pemerintah akan memberikan dana awal sebesar Rp 50 ribu ke dalam rekening setiap orang. Airlangga menegaskan dana tersebut tidak boleh terpotong oleh biaya administrasi bank.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Saat ini, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat 93,91 persen, sementara inklusi keuangan syariah masih 13,14 persen.
