Transaksi Pembayaran Digital Melesat 39,79 Persen pada Agustus 2025, QRIS Mendominasi

IDXChannel - Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,43 miliar transaksi atau tumbuh 39,79% (yoy) pada Agustus 2025.

Hal ini didukung oleh peningkatan seluruh komponennya di antaranya volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 15,86 persen (yoy) dan 18,85 persen (yoy), termasuk transaksi QRIS yang tumbuh melesat 145,07 persen (yoy).

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 398,65 juta transaksi atau tumbuh 27,54 persen (yoy) dengan nilai transaksi menyentuh Rp967,29 triliun pada Agustus 2025.

"Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 876,89 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp17.170,27 triliun di sepanjang Agustus 2025," ujarnya.

Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,14 persen (yoy) menjadi Rp1.180,49 triliun pada Agustus 2025.

Perry menyebut, stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Juli 2025.

Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri," ujar Perry.

Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).​

(kunthi fahmar sandy)