.png)
2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 persen pada 2025. Proyeksi ini berada di titik tengah kisaran 4,6–5,4 persen, sejalan dengan penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal.
“Dengan penguatan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, pertumbuhan ekonomi semester II 2025 diperkirakan membaik sehingga secara keseluruhan tahun 2025 akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6–5,4 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (17/9/2025).
Menurut Perry, sejumlah indikator pada kuartal III 2025 menunjukkan konsumsi rumah tangga masih lemah akibat menurunnya ekspektasi konsumen kelas menengah bawah serta terbatasnya lapangan kerja. Investasi juga perlu diperkuat melalui percepatan realisasi program prioritas, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sementara itu, ekspor diperkirakan membaik ditopang kenaikan pengiriman produk pertanian dan manufaktur, terutama crude palm oil (CPO) ke India setelah penurunan bea impor.
Perry menegaskan BI akan memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. “BI terus mendukung stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, belanja Pemerintah diproyeksikan meningkat pada semester II 2025, sejalan dengan proyek prioritas ketahanan pangan, energi, pertahanan, serta Paket Kebijakan Ekonomi 2025.
Sejak September 2024, BI telah memangkas suku bunga enam kali dengan total 150 basis poin (bps), dari 6,25 persen menjadi 4,75 persen pada September 2025. BI juga menurunkan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp716,62 triliun per 15 September 2025.
Selain itu, BI menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp384 triliun pada September 2025, terdiri atas Rp170 triliun untuk bank BUMN, Rp170 triliun untuk bank swasta nasional, Rp38,5 triliun untuk BPD, dan Rp5,7 triliun untuk KCBA.
