Abdul Rahman Farisi: Stimulus 8+4+5 Harus Simple dan Melibatkan Pemda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

Program ini mencakup serangkaian kebijakan fiskal yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan, memperluas perlindungan sosial, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global.

Menanggapi peluncuran tersebut, Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, menyampaikan bahwa keberhasilan stimulus tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada efektivitas transmisi kebijakan ke lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Ia menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan dan pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.

“Saya menekankan transmisi kebijakan untuk sampai ke penerima, perlu ada kemudahan tapi tepat sasaran. Kesiapan kelembagaan dan pelibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar stimulus ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini dalam pernyataan resminya.

Program stimulus 8+4+5 terdiri dari delapan inisiatif akselerasi yang dijalankan tahun ini, empat program lanjutan untuk tahun depan, dan lima kebijakan yang difokuskan pada penyerapan tenaga kerja. Beberapa komponen utama meliputi bantuan pangan, insentif pajak sektor pariwisata, subsidi jaminan sosial bagi pekerja informal, serta program magang berbayar bagi lulusan baru.

Abdul Rahman juga mengingatkan bahwa stimulus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperbaiki tata kelola anggaran. Ia mendorong agar pemerintah membuka ruang evaluasi publik dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

“Stimulus ini bukan sekadar respons fiskal, tapi harus menjadi bagian dari reformasi struktural yang lebih luas. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan parsial,” tegasnya.

Dengan pelibatan aktif pemerintah daerah dan penguatan kapasitas kelembagaan, ia berharap stimulus 8+4+5 dapat menjadi titik balik menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

"Konsep stimulut fiskal ini mesti bisa mengadopsi Kebijakan Sumur Minyak Rakyat yang menjadi Kebijakan Menteri ESDM, jelas aspek regulasinya dan pelibatan UMKM serta pemerintah daerah," tegas Abdul Rahman.

sumber : Antara