.png)
3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK — Pemerintah memperkuat langkah pencegahan untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai meningkat tahun ini. Strategi ini dinilai menjadi kunci untuk mengatasi karhutla secara lebih permanen sekaligus menekan emisi.
Pendekatan pencegahan dipilih agar penanganan tidak lagi bersifat reaktif, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat yang menunjukkan lonjakan titik panas lebih cepat.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam pengendalian karhutla. “Kita tidak boleh lagi reaktif, pencegahan harus menjadi garda terdepan karena di situlah kunci pengendalian karhutla sekaligus kontribusi nyata terhadap penurunan emisi,” kata Hanif.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat hingga awal April 2026 terdapat 3.563 titik panas di Indonesia. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di wilayah rawan.
Di Kalimantan Barat, terdapat 14 kabupaten dan kota rawan karhutla dengan 463 desa berisiko tinggi. Sebagian besar berada di kawasan gambut yang sangat rentan terbakar.
Luas gambut di wilayah ini mencapai sekitar 2,7 juta hektare atau 19 persen dari total wilayah provinsi. Kondisi ini memperbesar potensi kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
Pemantauan tinggi muka air tanah menunjukkan kondisi rawan di sejumlah wilayah seperti Pontianak, Singkawang, dan Kubu Raya dengan level antara minus 80 hingga minus 40 sentimeter. Kondisi ini menandakan gambut mudah terbakar.
Pemerintah menilai pengelolaan air dan pencegahan dini menjadi langkah krusial untuk menekan risiko kebakaran. Apalagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juni hingga Agustus 2026.
Langkah pencegahan diperkuat melalui pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan lokal, termasuk edukasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya ini juga didukung pembangunan sekat kanal dan revitalisasi gambut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menekankan peran media dalam membangun kesadaran publik. “Saya harapkan agar seluruh awak media untuk terus membantu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, penting untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta pentingnya melaporkan segera apabila ditemukan titik api atau asap,” tegas Djamari.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan terus diperkuat untuk memastikan respons cepat di lapangan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga akan dilakukan secara tegas.
Pemerintah menegaskan pengendalian karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara konsisten. Upaya ini penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
