Prabowo tidak sedang Membangun Program, Tetapi Sebuah Sistem?

Muhammad Solihin Sahal

Politik | 2026-07-24 03:00:17

Catatan Ekonomi : Muhammad Solihin Sahal (Peneliti Ekonomi & Penulis Opini)

Banyak orang masih sibuk memperdebatkan satu demi satu program pemerintah. Mereka memperdebatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program makan siang. Mereka melihat Koperasi Desa Merah Putih hanya sebagai proyek koperasi. Mereka menganggap Sekolah Garuda hanyalah sekolah baru. Mereka mempertanyakan lahirnya Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai tambahan institusi pendidikan. Bahkan efisiensi anggaran dipersempit sekadar sebagai pemotongan belanja.

Cara membaca seperti itu terlalu sempit.

Dalam ekonomi pembangunan, negara tidak berubah karena satu program. Negara berubah ketika berbagai kebijakan mulai saling menopang dan membentuk sebuah ekosistem. Karena itu, seorang ekonom tidak hanya bertanya, "Apa tujuan program ini?" tetapi juga, "Bagaimana program ini berhubungan dengan program lainnya?"

Cobalah melihatnya sebagai satu rangkaian.

Efisiensi anggaran menciptakan ruang fiskal. Ruang fiskal memungkinkan pemerintah mengalihkan sumber daya kepada prioritas baru. MBG menciptakan permintaan dalam skala nasional. Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi simpul distribusi dan penguatan ekonomi lokal. Sekolah Garuda merupakan investasi pada modal manusia. URI diproyeksikan membangun kapasitas kepemimpinan. Jika semua itu memang berjalan saling mendukung, maka yang sedang dibangun bukan sekadar kumpulan program, melainkan sebuah ekosistem pembangunan.

Apakah pembacaan ini pasti benar? Belum tentu. Tetapi mengabaikan kemungkinan adanya keterkaitan antarkebijakan juga merupakan kesalahan analitis.

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan jarang mengandalkan satu kebijakan. Jepang, Korea Selatan, Singapura, hingga Tiongkok menghubungkan kebijakan industri, pendidikan, kelembagaan, dan pembangunan sumber daya manusia dalam strategi jangka panjang. Indonesia tentu memiliki konteks yang berbeda, tetapi pelajaran utamanya tetap sama: pembangunan membutuhkan institusi yang saling menguatkan.

Karena itu, perdebatan publik seharusnya naik kelas. Jangan hanya bertanya apakah satu program disukai atau tidak. Tanyakan juga apakah program-program tersebut memiliki desain yang saling terhubung. Apakah benar tercipta rantai dari desa, produksi, distribusi, pendidikan, hingga kepemimpinan? Atau justru masing-masing berjalan sendiri tanpa koordinasi?

Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar berdebat di media sosial.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Sebuah ekosistem yang baik di atas kertas belum tentu berhasil dalam kenyataan. Tanpa tata kelola yang transparan, seleksi yang berbasis merit, pengawasan yang kuat, dan evaluasi berbasis bukti, ekosistem dapat berubah menjadi sekadar kumpulan proyek yang menghabiskan anggaran.

Itulah sebabnya masyarakat tidak boleh hanya menjadi pendukung atau penentang. Masyarakat harus menjadi pengawas. Jika memang sedang dibangun sebuah sistem, maka sistem itu harus menghasilkan produktivitas, kesejahteraan, dan institusi yang lebih kuat bukan sekadar narasi besar.

Barangkali inilah yang belum banyak disadari. Kita terlalu sibuk melihat kepingan-kepingan puzzle, sehingga lupa bertanya apakah kepingan-kepingan itu sedang disusun menjadi sebuah gambar yang utuh.

Jika benar demikian, maka sejarah tidak akan mengingat MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Garuda, atau URI sebagai program yang berdiri sendiri. Sejarah akan menilainya dari satu pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah semuanya berhasil menjadi sebuah sistem yang memperkuat Indonesia, atau hanya menjadi kumpulan kebijakan yang tidak pernah benar-benar terhubung?