Pengamat Ekonomi Sebut Prabowo Harus Evaluasi Belanja Masa Lalu Jokowi

Presiden Prabowo Subianto disarankan mengevaluasi belanja negara yang diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disarankan mengevaluasi belanja negara yang diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal di tengah tekanan utang jatuh tempo yang terus meningkat.
“Jadi kalau menurut saya ujian yang akan menerpa Prabowo sebetulnya di 2025, 2026, 2027 dan suka tidak suka Pak Prabowo pada akhirnya harus mengevaluasi belanja masa lalu. Tadi dikatakan tentang APBN yang bocor lah, iya kan penegak hukum segala macam,” ujar Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki dalam dialog Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Witjaksono di iNews TV, Selasa (28/1/2025).
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review dan ini pada akhirnya pelan-pelan ya dia harus melepaskan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.

1. Ruang Fiskal Sempit

Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, terutama akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027. Selain itu, proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) serta program bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak dan efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan walaupun tidak mengucapkan IKN kan sudah tidak lagi jadi besar. Ya kemudian dia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian dia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.

2. Program Makan Bergizi Gratis

Yanuar pun mengatakan bahwa langkah Presiden Prabowo yang mulai fokus pada program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat bawah sekaligus menggerakkan perekonomian. Meskipun, kata Yanuar, bahwa program ini belum terlihat menggerakkan ekonomi.
“Nah sejauh ini kan sebetulnya pendekatan yang masih seperti Bansos, keberlanjutan cara berpikir Jokowi juga Project Based. Jadi intinya ada sekitar 10 ribu per orang, belum cycle nya itu belum berputar ya. Jadi artinya ini menurut saya kalau Pak Prabowo bisa men-drive apa yang dia inginkan ya menjadi program,” pungkasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)