Pemerintah Didesak Lindungi Industri Timah dari Impor Bebas Bea

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR, Firnando Ganinduto, menyoroti mandeknya proses hilirisasi timah di Indonesia. Ia menilai kebijakan impor bebas bea masuk justru melemahkan industri lokal.

Firnando menyebut dua persoalan utama yang harus segera ditangani pemerintah, yakni maraknya pertambangan timah ilegal dan minimnya insentif terhadap pelaku hilirisasi.

"Yang pertama itu adalah masalah pertambangan liar. Ini menjadi masalah pada semua BUMN. Saya RDP dengan mereka, selalu menjadi masalah peti-pertambangan tanpa izin. Ini merusak tatanan pertambangan kita. Ini tolong diperhatikan Pak," kata Firnando, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Ia menegaskan larangan ekspor bahan mentah timah seharusnya menjadi momentum untuk mendorong hilirisasi. Namun, menurutnya, kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk impor solder justru melemahkan daya saing industri dalam negeri.

"Timah ini kan kita tidak bisa ekspor raw material, jadi harus ada added value, kita harus bicara hilirisasi. Dan tadi di slide Ketua Asosiasi Eksportir Timah, ini banyak keluhan. Salah satunya adalah impor bea masuk solder timah 0 persen. Bagaimana hilirisasi kita bisa dinaikkan jika impornya masih dibebaskan seperti ini?" ujarnya.

Ia meminta Kementerian Perdagangan segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk memperketat arus impor, demi melindungi industri lokal yang tengah dibangun.

"Agar kita bisa memproteksi industri lokal dengan cara memperketat impor legal. Ini kan zamannya orang memberikan tarif atau bea masuk ke negara masing-masing, ini malah nol persen. Ini bisa memperlambat (hilirisasi). Saya kaget saat di laporan Ketua Asosiasi menyampaikan hanya 4 perusahaan yang sudah hilirisasi sejak 2022. Ini kecil sekali," lanjut Firnando.

Ia juga menyoroti kurangnya dukungan konkret terhadap pelaku hilirisasi timah, padahal kebijakan hilirisasi merupakan bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak ada keistimewaan bagi pelaku hilirisasi timah. Ini perlu dipertimbangkan Dirjen Minerba ESDM. Tolong bicara dengan kementerian terkait, karena hilirisasi ini sebuah produk dari Presiden yang harus kita dukung. Dan saya yakin Kementerian ESDM pun mendukung proses hilirisasi," pungkasnya.

(rrd/rir)