.png)
9 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, TEl AVIV — Organisasi hak asasi manusia (HAM) asal Israel, B’Tselem, menuding Israel berusaha melenyapkan kehadiran warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Menurut B’Tselem, Israel telah menyusun serangkaian kebijakan yang tersistematis untuk mencapai hal tersebut.
"Apa yang dialami warga Palestina di Tepi Barat adalah bagian dari satu proyek politik yang meresapi setiap aspek kehidupan," kata Direktur Eksekutif B'Tselem, Yuli Novak, dalam sebuah pernyataan pada Senin (14/9/2026), dilaporkan Anadolu Agency.
B’Tselem mengungkapkan, Israel secara bersamaan menggunakan lima mekanisme yang saling memperkuat untuk mendepak eksistensi kolektif warga Palestina di Tepi Barat dan selanjutnya membangun kehadiran warga Yahudi-Israel yang permanen di wilayah tersebut. B'Tselem mengatakan, kebijakan Israel di Tepi Barat memasuki fase baru pada akhir 2022. Hal itu ditandai dengan kebijakan kontrol, kekerasan, dan perampasan aset warga Palestina yang semakin mencolok dan dipercepat.
Dari lima mekanisme yang diterapkan Israel untuk melenyapkan eksistensi warga Palestina di Tepi Barat, salah satunya adalah kekerasan dan teror. Dalam konteks ini, Israel memanfaatkan pasukannya untuk mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. B’Tselem mencatat, Israel telah membunuh setudakny 1.107 warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk 245 anak-anak, antara 7 Oktober 2023 dan 31 Agustus 2026.
Mekanisme kedua adalah pembersihan etnis dan pengambilalihan ruang. Praktik ini melibatkan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Pada saat bersamaan, Israel memperluas kehadiran warga Yahudi-Israel di Tepi Barat.
B’Tselem mengungkapkan, Israel telah mengusir 75 komunitas Palestina sejauh ini. Sementara permukiman liar dan pertanian yang didirikan Israel telah merampas setidaknya 1,07 juta dunam atau sekitar 264 ribu hektare, setara 18 persen dari luas Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, B’Tselem menambahkan, sekitar 33 ribu warga Palestina telah diusir paksa dari kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat utara.
Mekanisme ketiga adalah pencekikan ekonomi. B'Tselem mengatakan, Israel menggunakan kendalinya atas peluang kerja warga Palestina, pendapatan pajak, sistem keuangan, dan infrastruktur untuk memperdalam krisis ekonomi serta ketergantungan Palestina pada Israel. Pada Juli 2026 lalu, Menteri Keuangan Palestina Estephan Salameh memperingatkan bahwa Israel bergerak untuk sepenuhnya menahan pendapatan izin Palestina.
Sekitar 56 persen dari pendapatan publik Otoritas Palestina berasal dari pendapatan izin, mencakup pajak, bea cukai, dan bea masuk. Semua pungutan tersebut dilakukan Israel atas nama Otoritas Palestina..
Israel mulai memotong sebagian dana pada 2019 dan berhenti mentransfernya sepenuhnya sekitar setahu lalu. Pemotongan mencapai lebih daru 6 miliar dolar AS. Hal itu mengakibatkan Otoritas Palestina menghadapi krisis keuangan, bahkan hingga kesulitan membayar gaji para ASN.
Mekanisme keempat adalah kehancuran sosial-politik. Menurut B’Tselem, Israel mengkriminalisasi upaya afiliasi politik, menggerebek dan menutup organisasi masyarakat sipil, menekan protes, serta menangkap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis. B’Tselem mencatat, Israel telah menahan setidaknya 60 jurnalis Palestina di Tepi Barat yang diduduki sejak Oktober 2023. Berdasarkan data perkiraan Palestina, dalam periode yang sama, Israel telah menahan lebih darj 25 ribu orang, termasuk jurnalis, mahasiswa, dan aktivis.
Sedangkan mekanisme kelima adalah kerangka kerja politik. Hal itu terkait dengan “Rencana Menentukan” dari Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada 2017. Menurut B’Tselem, rencana tersebut berusaha membuat kedaulatan Israel-Yahudi tidak dapat diubah melalui perluasan permukiman, penyitaan tanah dan pengusiran warga Palestina. Keadaan tersebut hanya akan menyisakan tiga pilihan bagi warga Palestina di Tepi Barat, yakni: menerima supremasi Yahudi, hengkang, atau menghadapi represi militer.
B’Tselem mengungkapkan, sejak Benjamin Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri Israel pada 2022, pemerintahannya telah mengintensifkan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Dia menyetujui 104 proyek permukiman baru.
Sejak dimulainya perang Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023, pasukan dan penjajah Israel juga telah mengintensifkan serangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Tindakannya melibatkan pembunuhan, penangkapan, pemindahan, pembongkaran rumah, dan perluasan pemukiman.
