Mencetak Pengusaha, Menciptakan Pekerjaan

REPUBLIKA.CO.ID, Penciptaan lapangan kerja tidak dapat dipisahkan dari keberanian melahirkan pengusaha baru. Ketika sebuah usaha didirikan, sesungguhnya sedang dibuka kemungkinan lahirnya pekerjaan, pendapatan keluarga, penerimaan negara, inovasi, serta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, strategi ketenagakerjaan Indonesia seharusnya tidak hanya mempersiapkan masyarakat untuk mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lebih banyak orang yang mampu menyediakan pekerjaan.

Ekonomi Indonesia mempunyai fondasi yang menjanjikan. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian nasional tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Di tengah ketidakpastian global dan perubahan geopolitik, capaian ini menunjukkan daya tahan ekonomi yang patut diapresiasi.

Kepercayaan terhadap prospek Indonesia juga tercermin pada investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi selama semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia atau meningkat sekitar 15 persen secara tahunan.

Pemerintah telah bekerja menjaga stabilitas, memperkuat hilirisasi, membangun infrastruktur, serta memperbaiki iklim investasi. Namun ukuran akhir dari seluruh upaya tersebut harus tetap dikembalikan kepada kehidupan masyarakat: seberapa banyak pekerjaan tercipta dan seberapa besar peningkatan penghasilan yang dirasakan.

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di kisaran 4,65 persen atau sekitar 7,2 juta orang. Angka ini menunjukkan perbaikan, tetapi pekerjaan rumah belum selesai. Pada Februari 2026, sekitar 59,42 persen penduduk yang bekerja masih berada dalam sektor informal. Mereka bekerja, tetapi sebagian belum mempunyai kepastian pendapatan, perlindungan sosial, ataupun jalur peningkatan keterampilan.

Indonesia tidak cukup hanya menurunkan angka pengangguran. Kita perlu memperbaiki kualitas pekerjaan. Untuk mewujudkannya, negara membutuhkan perusahaan yang sehat, produktif, dan terus berkembang.

Perusahaan besar memang mempunyai kemampuan menciptakan pekerjaan dalam jumlah signifikan. Akan tetapi, kapasitas penyerapan mereka memiliki batas. Sumber pekerjaan yang lebih luas justru dapat lahir dari ribuan usaha kecil yang naik kelas dan mulai merekrut tenaga kerja.

Di sinilah gerakan kewirausahaan menemukan relevansinya. Selama ini, kewirausahaan sering dipahami sebatas mengajak anak muda membuka usaha. Padahal membuka usaha hanyalah langkah pertama. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan usaha tersebut bertahan, memiliki pasar, meningkatkan produktivitas, dan tumbuh menjadi perusahaan.

HIPMI memiliki posisi strategis dalam agenda tersebut. Sebagai organisasi pengusaha muda, HIPMI bukan hanya tempat membangun jejaring. Ia dapat menjadi sekolah kewirausahaan, ruang pembentukan kepemimpinan ekonomi, dan jembatan antara pengusaha pemula dengan pembiayaan, teknologi, pasar, serta kebijakan pemerintah.

Terpilihnya Ade Jona Prasetyo sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029 menjadi momentum untuk membawa organisasi ini memasuki tahap pengabdian baru. Keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau pertemuan bisnis. Ukuran yang lebih substantif adalah berapa banyak pengusaha baru yang dilahirkan, usaha yang naik kelas, kontrak bisnis yang tercipta, dan tenaga kerja yang direkrut.

HIPMI dapat mendorong gerakan nasional penciptaan satu juta pengusaha produktif. Kata “produktif” menjadi penting karena tujuan gerakan bukan hanya memperbanyak nomor induk berusaha. Pengusaha yang dibutuhkan adalah mereka yang menjalankan produksi, menggunakan teknologi, membayar pekerja secara layak, tertib terhadap kewajiban, dan mempunyai kemungkinan berkembang.

Gerakan tersebut perlu dibangun di atas potensi setiap daerah. Wilayah pertanian membutuhkan pengusaha pengolahan pangan. Daerah perkebunan memerlukan industri hilir. Kawasan pesisir membutuhkan fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, dan logistik. Daerah pariwisata membutuhkan usaha transportasi, kuliner, kerajinan, serta ekonomi kreatif.

Dengan pendekatan itu, kewirausahaan tidak terkonsentrasi di kota besar. Pekerjaan dapat tumbuh lebih dekat dengan tempat masyarakat tinggal. Pertumbuhan ekonomi pun tidak hanya dinikmati pusat industri, tetapi menyebar ke kabupaten dan kota.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.