OJK NTB Dorong Konsolidasi BPR/S Perkuat Ketahanan Industri dan Pembiayaan UMKM

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) terus mendorong penguatan kelembagaan industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) melalui kebijakan konsolidasi.

Hal ini bertujuan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri dalam mendukung pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di daerah.

Hal tersebut diungkap Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan pengurus PT BPR Prima Nadi di Kantor OJK Provinsi NTB, Selasa (5/5/2026), dalam rangka penyampaian salinan keputusan pemberian izin penggabungan serta hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris, dan Direksi PT BPR Prima Nadi hasil penggabungan.

Langkah tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang antara lain mengatur kewajiban konsolidasi BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama.

Rudi menyampaikan keberadaan BPR/S yang sehat dan kuat memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan yang cepat, sederhana, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Halaman : 1 2 3