MPP Jadi Solusi Percepat Birokrasi dan Hub Ekonomi Lokal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyampaikan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk mempercepat birokrasi sekaligus mendorong ekonomi lokal. Dengan adanya MPP, sambung dia, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen, sehingga waktu dan tenaga bisa dihemat.

"Di sini semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), KK (kartu keluarga), hingga pengurusan PBG (persetujuan bangunan gedung), terpadu dalam satu lokasi," ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Menurut dia, saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, termasuk 35 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim). "Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi," jelas Tito.

Untuk meningkatkan kualitas layanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan, pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital serta menghubungkan pusat dan daerah. Selain itu, memastikan proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), serta Online Single Submission (OSS) tidak parsial dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, dosen administrasi bisnis Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh, menilai, keberadaan MPP seharusnya tidak hanya menjadi loket administrasi. MPP bisa sekaligus menjadi hub ekonomi lokal yang strategis, mengubah data izin usaha menjadi database potensi pendapatan dan jejaring ekonomi daerah.

"MPP harus menjadi Hub Aktivasi Ekonomi Lokal, tempat data usaha dikonsolidasikan, potensi nilai ekonomi dipetakan, dan pelaku usaha diarahkan masuk ke ekosistem fiskal produktif. Dengan mindset ini, pemda bisa membangun skema pendapatan baru berbasis layanan dan keluar dari tekanan fiskal," jelas Ricky.

Dia menyebut, MPP merupakan peluang pemda untuk keluar dari mode survival, tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga memanfaatkan data dan pergerakan ekonomi untuk menciptakan nilai baru dan pertumbuhan lokal. Dengan demikian, MPP bukan sekadar terobosan efisiensi birokrasi, tetapi juga strategi inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal, menjadikannya pusat layanan publik terpadu sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi daerah