.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, Indonesia saat int menghadapi darurat sampah nasional. Hal itu disampaikannya dalam sesi diskusi panel kepada peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Sabtu (18/4/2026).
Hanif menjelaskan, Indonesia memproduksi sampah sebanyak 143 ribu ton per hari. Data itu berdasarkan angka konversi 0,5 kg per orang per hari dengan jumlah penduduk 288,3 juta jiwa. Dari 43.731 fasilitas pengelolaan sampah di seluruh Indonesia, sambung dia, hanya 33.249 unit yang berfungsi optimal, sehingga sampah terkelola baru 37 ribu ton per hari atau sekitar 26 persen.
Kondisi itu diperparah oleh 324 dari 480 atau 69 persen tempat pembuangan akhir (TPA) yang masih beroperasi menggunakan sistem open dumping. Praktik pembuangan sampah terbuka seperti itu terbukti mencemari tanah, air, dan udara di sekitarnya.
"Ini yang kemudian menimbulkan kedaruratan yang luar biasa hampir di seluruh kabupaten dan kota tanpa terkecuali. Kelalaian kita selama hampir 13 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian dampaknya pada hari ini semua berhadapan langsung dengan kasus-kasus sampah," kata Hanif.
Oleh sebab itu, sambung dia, Kementerian LH menetapkan dua langkah mendesak untuk tahun 2026, yaitu mengakhiri seluruh praktik open dumping pada 324 TPA di seluruh kabupaten/kota tanpa terkecuali dan hanya mengizinkan sampah anorganik atau residu masuk ke TPA mulai Agustus 2026. Seluruh sampah wajib diselesaikan di hulu melalui pemilahan sampah dan fasilitas TPS3R.
Hanif menekankan, akar masalah bukan pada teknologi atau metodologi, melainkan persoalan manajerial yang meliputi lemahnya tata kelola, minimnya kesadaran masyarakat, penegakkan hukum yang belum konsisten, dan keterbatasan pendanaan. Meski demikian, tidak semua daerah mengalami permasalahan tersebut.
Menurut Hanif, Provinsi Jawa Timur mencatat capaian pengelolaan sampah tertinggi secara nasional, mencapai 52,5 persen dengan 13 kabupaten/kota meraih predikat Menuju Kota Bersih. Maka dari itu, peran DPRD provinsi dan kabupaten/kota dinilai sangat krusial, baik dalam persetujuan anggaran maupun pengawasan pelaksanaan di lapangan.
