Menelesik Relasiamp;nbsp;amp;nbsp;NU amp;ndash; PKB: Perspektif Teori Kritis atas Kuasa, Modal, dan Demokrasi

Dosen Sosiologi Politik UNUSIA, Amsar A. Dulmanan 

Penulis: Dosen Sosiologi Politik UNUSIA, Amsar A. Dulmanan 

HUBUNGAN antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu fenomena politik yang paling menarik dalam perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi. Keduanya lahir dari ruang sejarah yang saling beririsan, memiliki basis sosial yang relatif sama, dan selama bertahun-tahun berkembang melalui jaringan pesantren serta komunitas Nahdliyin. Kedekatan historis tersebut sering dipahami sebagai sesuatu yang alamiah sehingga hubungan antara organisasi keagamaan dan partai politik dianggap sebagai konsekuensi logis dari sejarah reformasi.

Namun, dari perspektif teori kritis, hubungan sosial tidak pernah sepenuhnya netral. Di balik setiap relasi selalu terdapat konfigurasi kekuasaan, distribusi modal, serta kepentingan yang membentuk arah tindakan para aktor. Oleh karena itu, relasi NU–PKB tidak cukup dipahami hanya sebagai hubungan historis, melainkan harus dibaca sebagai arena yang terus diproduksi melalui pertarungan diskursus, akumulasi modal simbolik, dan negosiasi kepentingan politik.

Teori kritis berpandangan bahwa masyarakat modern tidak hanya dibentuk oleh struktur ekonomi atau institusi formal, tetapi juga oleh mekanisme dominasi yang bekerja melalui bahasa, simbol, pengetahuan, dan komunikasi. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan yang kasatmata, melainkan sering beroperasi secara halus melalui pembentukan makna, legitimasi, dan penerimaan sosial. Dengan pendekatan seperti ini, pertanyaan utama bukan lagi apakah NU dan PKB memiliki hubungan historis, melainkan bagaimana hubungan tersebut diproduksi, dipertahankan, dan dimaknai oleh berbagai aktor yang terlibat di dalamnya.

Michel Foucault memandang bahwa kekuasaan tidak dimiliki oleh satu institusi tertentu, tetapi tersebar dalam berbagai relasi sosial. Kekuasaan bekerja melalui diskursus, yaitu sistem pengetahuan yang menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan layak dipercaya. Pengetahuan dan kekuasaan membentuk hubungan timbal balik sehingga setiap produksi pengetahuan pada saat yang sama juga merupakan produksi kekuasaan.

Dalam konteks relasi NU dan PKB, berbagai narasi mengenai "partai warga Nahdliyin", "representasi politik umat", atau "warisan perjuangan ulama" tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan historis, tetapi juga sebagai diskursus yang membangun legitimasi politik.

Diskursus tersebut bekerja melalui berbagai medium, mulai dari pidato politik, media massa, forum organisasi, hingga media sosial. Pengulangan narasi secara terus-menerus menjadikan hubungan NU dan PKB dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar dan hampir tidak dapat dipisahkan.

Dalam perspektif Foucault, proses tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja bukan terutama melalui paksaan, tetapi melalui pembentukan kesadaran kolektif. Masyarakat menerima suatu hubungan bukan karena dipaksa, melainkan karena hubungan tersebut telah diproduksi sebagai kebenaran sosial yang dianggap normal.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Follow