Menangi Sengeta di WTO, RI Segera Ambil Tindakan pada Uni Eropa

Menangi Sengeta di  WTO, Pemerintah Indonesia Harus Ambil Tindakan pada Uni Eropa. (Foto: Okezone.com/Ariawan)

JAKARTA - Pemerintah harus segera bertindak dan menindak lanjuti putusan WTO dalam kemenangan Indonesia dalam sengketa sawit Indonesia di Uni Eropa. Putusan WTO harus dijalankan secara cermat terhadap setiap perubahan regulasi, dengan memastikan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan putusan dan rekomendasi yang dikeluarkan DSB (Dispute Settlement Body)  WTO terkait sawit Indonesia.

1.    Segera Ambil Tindakan

Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, Prof Ariawan Gunadi mengatakan, fokus utama penyelesaian sengketa ini adalah pada elemen-elemen diskriminasi yang telah berhasil dimenangkan oleh Indonesia.  

“Pemerintah perlu  ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk mengajukan mekanisme compliance panel, jika diperlukan,” tegas Ariawan, Minggu (19/1/2025). 

Menurutnya hal tersebut harus dilakukan  untuk memastikan bahwa Uni Eropa benar-benar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan WTO.

2.    Dampak Kemenangan di WTO

Lebih jauh lagi, putusan yang dihasilkan oleh DSB WTO ini bukan hanya memberikan legitimasi atas posisi Indonesia dalam sengketa tersebut, tetapi juga menjadi aset strategis dalam memperkuat posisi negosiasi Indonesia dalam perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA). 

“Dengan demikian, kemenangan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam memperjuangkan keadilan di ranah hukum internasional, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar untuk membangun hubungan dagang yang adil dan saling menguntungkan di masa depan,” kata Ariawan. 

3.    Asal Mula Sengketa Sawit di WTO

Awal mula sengketa di WTO terjadi pada bulan Desember 2019, Indonesia secara resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa melalui forum World Trade Organization (WTO) dengan nomor perkara DS593, yang berjudul European Union-Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Gugatan ini diajukan sebagai respons atas serangkaian kebijakan Uni Eropa yang dianggap menghambat akses pasar bagi produk kelapa sawit Indonesia, terutama dalam penggunaannya sebagai bahan baku untuk biofuel. 

“Kebijakan tersebut mencakup Renewable Energy Directive II (RED II) beserta aturan pelaksanaannya yang diatur dalam Delegated Regulation, serta kebijakan serupa yang diberlakukan oleh Prancis,“ katanya.