Kota Cerdas Ternyata Belum Tentu Ramah untuk Semua Warganya

DHEA AULIA

Info Terkini | 2026-07-21 14:34:50

Source: gemini ai

Predikat "kota cerdas" belakangan jadi semacam gengsi baru bagi pemerintah daerah di Indonesia. Aplikasi pelaporan warga, kamera pemantau di persimpangan jalan, lampu lalu lintas otomatis, sampai portal layanan digital, kini jadi pemandangan yang semakin umum di berbagai kota.

Tapi dibalik semua kecanggihan itu, ada pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab tuntas: siapa sebenarnya yang paling merasakan manfaatnya?

source: gemini ai

Definisi yang Sering Disalahpahami

Banyak orang mengira smart city cukup diukur dari seberapa banyak teknologi yang dipasang di sebuah kota. Padahal, konsep ini sebenarnya jauh lebih luas dari itu.

Program Gerakan Menuju Smart City yang digagas pemerintah membagi konsep ini ke dalam enam dimensi utama, mulai dari smart governance untuk tata kelola pemerintahan, smart economy hingga mendorong UMKM digital dan ekonomi kreatif, hingga dimensi lain yang menyentuh langsung kualitas hidup warga di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan fasilitas publik.

Artinya, teknologi hanyalah alat. Yang jadi tujuan sebenarnya adalah pelayanan yang lebih baik bagi warga, bukan sekadar kota yang terlihat futuristik dalam brosur pemerintah.

Ambisi yang Didorong Laju Urbanisasi

Dorongan membangun kota cerdas ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Indonesia sedang menghadapi laju urbanisasi yang sangat cepat.

Data proyeksi menunjukkan sekitar 56,7 persen penduduk Indonesia sudah tinggal di kawasan perkotaan, dan angka itu diperkirakan terus meningkat hingga 66,6 persen pada tahun 2035. Bank Dunia bahkan memproyeksikan sekitar 220 juta jiwa, atau 70 persen penduduk Indonesia, akan tinggal di kota pada tahun 2045.

Lonjakan penduduk kota sebesar ini otomatis membawa tantangan baru: kemacetan, organisasi kumuh, tekanan pada layanan kesehatan dan pendidikan, hingga permasalahan lingkungan. Konsep smart city hadir sebagai salah satu jawaban untuk mengelola tekanan tersebut secara lebih efisien.

Sederet Kota yang Sudah Melangkah Lebih Dulu

Sejumlah kota di Indonesia sudah lebih dulu menjadi contoh penerapan smart city, antara lain Jakarta, Banyuwangi, Makassar, Sumedang, Semarang, dan Denpasar.

Jakarta misalnya sudah mengintegrasikan sistem pemantauan banjir secara real-time di ratusan titik, sementara sejumlah armada bus listrik juga mulai dioperasikan untuk menekan emisi karbon. Kota-kota lain memiliki pendekatan yang berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing, mulai dari layanan berbasis ekonomi kreatif hingga digitalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Pemerintah pusat sendiri, lewat Kementerian Dalam Negeri, tengah mempersiapkan keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan tahunan ASEAN Smart Cities Network di Filipina pada Juli 2026. Salah satu pesan yang ditekankan dalam persiapan itu adalah bahwa pembangunan kota cerdas seharusnya disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing daerah, bukan sekadar meniru model kota atau negara lain.

source: gemini ai

Celah yang Sering Terlewat

Meski ambisinya besar, penerapan smart city di lapangan tidak selalu semulus konsepnya di atas kertas.

Salah satu tantangan yang paling sering muncul adalah keselarasan digital. Tidak semua warga, termasuk aparat di tingkat RT dan RW, terbiasa atau dilatih menggunakan aplikasi maupun sistem digital yang diluncurkan pemerintah daerah. Infrastruktur internet yang belum merata di sejumlah wilayah juga menjadi tantangan tersendiri.

Ada juga tantangan dari sisi pembiayaan. Membangun sistem smart city memerlukan investasi yang tidak sedikit, sementara tidak semua daerah mempunyai anggaran dan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan serta merawat teknologi tersebut dalam jangka panjang.

Kalau celah-celah ini dibiarkan, predikat kota cerdas berisiko hanya menjadi status simbolik, tanpa benar-benar mengubah pengalaman warga sehari-hari.

Kota Cerdas yang Sesungguhnya

Pada akhirnya, kota yang benar-benar cerdas bukan diukur dari seberapa banyak kamera pemantau atau aplikasi yang dimiliki, melainkan dari seberapa jauh manfaat teknologi itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan warganya, termasuk mereka yang belum familiar dengan gawai maupun sistem digital.

Membangun kota cerdas berarti juga membangun kesiapan warganya untuk beradaptasi, bukan sekedar memasang teknologi lalu berharap menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Selama persepsi ini belum benar-benar teratasi, jarak antara kota yang “terlihat cerdas” dengan kota yang “benar-benar melayani” akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang panjang bagi banyak daerah di Indonesia.