.png)
2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah merugikan dunia usaha global sebesar 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 400 triliun. Berdasarkan analisis kantor berita Reuters, angka itu masih akan terus naik.
Reuters menganalisis pernyataan ratusan perusahaan setelah perang dimulai. Hasilnya, sebanyak 279 perusahaan menyebut konflik ini sebagai alasan di balik langkah defensif mereka. Sebagian menaikkan harga dan memangkas produksi, sementara yang lain menghentikan pembayaran dividen, membekukan pembelian kembali saham, merumahkan karyawan, atau menambahkan biaya bahan bakar kepada pelanggan.
Tekanan bertambah berat setelah Presiden Donald Trump kembali memperingatkan Iran pada akhir pekan lalu. Serangan drone ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi memperkeruh situasi. Di UEA, sebuah drone merusak generator di pembangkit nuklir. Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat tiga drone yang datang dari wilayah udara Irak.
Pasar energi langsung bereaksi. Dikutip dari Oilprice.com, harga minyak Brent menembus 111 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate diperdagangkan di atas 107 dolar AS per barel. Kekhawatiran akan kelangkaan pasokan terus tumbuh. Lebih dari 10 juta barel produksi harian dari Timur Tengah kini terhenti, dan cadangan yang terkuras harus segera digantikan.
Analis komoditas ING mencatat ada peningkatan aktivitas kapal tanker di Selat Hormuz. Iran melaporkan 30 kapal diizinkan melintas dalam dua hari pada pekan lalu. Namun, ING memperingatkan situasi ini "dapat berubah dengan cepat".
Di sisi diplomatik, pertemuan puncak Trump dan Xi Jinping di Beijing tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Alih-alih meredakan krisis, pertemuan itu justru memperlihatkan betapa terbatasnya kemampuan dua kekuatan besar dunia untuk mengatasi perang Iran dan membuka kembali Selat Hormuz.
Dikutip dari Oilprice.com, Trump pulang dengan mengklaim "banyak masalah" telah diselesaikan dan Xi sepakat Hormuz "harus tetap terbuka". Namun, tidak ada satu pun hasil konkret yang ditunjukkan, baik kerangka kerja, peta jalan, maupun inisiatif bersama. Tidak ada kesepakatan keamanan maritim. Tidak ada terobosan diplomatik dengan Teheran. Tidak ada perjanjian stabilisasi energi.
Klaim Trump pun langsung dibantah. Pejabat China menolak atau mengabaikan pernyataan Xi menawarkan bantuan. Kesenjangan ini mengungkap kenyataan sesungguhnya: kedua negara tidak mencapai keselarasan strategis apa pun. Washington ingin Beijing menekan Teheran lebih keras. Beijing hanya menginginkan stabilitas tanpa mengorbankan hubungannya dengan Iran. Hasilnya adalah kebuntuan total.
Pasar minyak kembali gelisah begitu optimisme pertemuan di Beijing terbukti semu. Harga minyak mentah naik lagi dan pasar kapal tanker tetap bergolak. Hormuz kini bukan lagi menghadapi gangguan sementara, melainkan ketidakstabilan yang bersifat permanen.
Inisiatif pengawalan angkatan laut AS yang disebut "Operasi Project Freedom" juga dinilai gagal. Para pemilik kapal dan perusahaan asuransi tidak percaya pada jaminan keamanan Amerika. Ini kenyataan yang tidak nyaman: AS masih bisa mengerahkan kekuatan militer di Teluk, tetapi tidak mampu memulihkan kepercayaan pasar komersial.
Iran bahkan kini membentuk Otoritas Selat Teluk Persia, sebuah lembaga baru yang secara terbuka mengatur siapa yang boleh melintas di Hormuz. Kapal-kapal yang terkait dengan China dilaporkan diizinkan melintas, sementara negara lain tidak. Jika ini berlanjut, arus energi dan asuransi maritim global tidak lagi ditentukan oleh pasar bebas, melainkan oleh hubungan politik.
Pertemuan di Beijing juga menyinggung Taiwan. Xi secara terbuka memperingatkan bahwa penanganan yang keliru dapat memicu "bentrokan bahkan konflik". Dunia kini tidak lagi menghadapi satu krisis, melainkan ancaman yang menyebar sekaligus di Hormuz, Laut Merah, dan Asia Timur. Eropa pun dinilai belum siap menghadapi situasi ini, terjebak antara ketergantungan pada AS dan kebutuhannya terhadap energi Teluk, tanpa memiliki strategi maritim sendiri yang jelas.
sumber : Antara
