.png)
19 hours ago
7
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai penyesuaian anggaran bahkan bisa dimulai pada 2027.
Komisi IX DPR Sebut Pemisahan Anggaran MBG dari Pos Pendidikan Tak Perlu Tunggu 2028. (Foto: Istimewa)
IDXChannel—Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran bahkan bisa dimulai pada 2027. Dia menilai, putusan MK telah memberikan kepastian hukum terkait pengelompokan anggaran Program MBG.
Untuk itu, kata Charles, pemerintah perlu segera menyesuaikan kebijakan penganggaran sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.
"Dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka tafsirnya sudah semakin jelas bahwa penggolongan anggaran MBG dalam klaster pendidikan itu tidak konstitusional," ujar Charles kepada wartawan, Senin (3/8/2026).
Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu menunggu dua tahun lagi untuk memisahkan anggaran MBG seperti yang ditetapkan MK. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah wajib melaksanakan putusan konstitusi sesegera mungkin.
