Kabinet Keamanan Israel Setujui 19 Permukiman di Tepi Barat, Acuannya Merujuk Alkitab Ibrani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk melegalkan 19 permukiman di Tepi Barat yang diduduki, seperti dilaporkan media lokal pada Jumat (13/12/2025), menurut Anadolu.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Kabinet yang digelar pada Kamis malam, saat Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memaparkan usulan untuk melegalkan 19 permukiman di Tepi Barat.

Beberapa lokasi merupakan permukiman baru, sementara yang lain sudah ada dan kini akan diberikan status resmi.

Di antara permukiman yang disebutkan adalah Ganim dan Kadim, yang dievakuasi pada 2005 sebagai bagian dari rencana penarikan diri Israel yang juga mencakup penarikan permukiman dari Jalur Gaza, seperti dilaporkan Channel 14.

Channel 14 melaporkan keputusan ini menandai "kembalinya penuh" ke permukiman di bagian utara Tepi Barat, merujuk pada wilayah tersebut dengan nama Alkitabiahnya, Yehuda dan Samaria.

Media tersebut menggambarkan langkah ini sebagai pergeseran besar dalam kebijakan permukiman dan mengatakan hal itu didorong oleh Smotrich.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa proses perencanaan yang dipercepat akan dimulai untuk melaksanakan keputusan politik untuk mendirikan dan melegalkan permukiman, sesuai dengan persetujuan Kabinet.

Kelompok kiri Israel Peace Now mengatakan sekitar 500 ribu pemukim Israel ilegal tinggal di permukiman di seluruh Tepi Barat, sementara 250 ribu lainnya tinggal di permukiman yang dibangun di tanah di Yerusalem Timur yang diduduki.

Perluasan dan aneksasi resmi Tepi Barat secara efektif akan mengakhiri kemungkinan implementasi solusi dua negara—negara Israel dan negara Palestina—seperti yang tercantum dalam resolusi PBB.

Israel didirikan pada 1948 di tanah Palestina, dan kemudian menduduki wilayah Palestina yang tersisa. Pemerintah Israel secara berturut-turut menolak penarikan diri dan pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.