Indonesia Butuh Lebih Banyak Pengusaha untuk Genjot Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebutuhan meningkatkan jumlah pengusaha nasional kembali mengemuka menjelang Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Indonesia dinilai perlu memiliki sedikitnya 4 persen pengusaha dari total populasi untuk memperkuat struktur ekonomi menuju negara maju.

Isu tersebut mengemuka dalam tahapan debat kandidat Munas XVIII Hipmi di BW Luxury Hotel, Jambi, Sabtu (9/5/2026). Calon Ketua Umum BPP Hipmi, Ade Jona Prasetyo, menawarkan strategi percepatan lahirnya pengusaha muda baru melalui penguatan ekosistem kewirausahaan nasional.

Jona menilai wirausaha masih menjadi jalur mobilitas ekonomi bagi banyak anak muda Indonesia. Ia mengatakan pengalaman hidupnya membentuk keyakinan bahwa kewirausahaan mampu mengubah masa depan. “Mimpi mereka hari ini, adalah mimpi saya 15 tahun yang lalu,” ungkap Jona.

Menurut dia, menjadi pengusaha merupakan cara cepat memperbaiki kondisi ekonomi individu sekaligus membuka lapangan kerja baru. Karena itu, ia ingin menjadikan Hipmi sebagai ruang kolaborasi kader di berbagai daerah. “Tapi saya tidak bisa bergerak sendirian. Saya butuh dukungan dari teman-teman BPD, BPC, Hipmi Perguruan Tinggi, dan seluruh kader Hipmi untuk bersama-sama mewujudkan mimpi 70 juta anak muda Indonesia,” kata Jona.

Target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, menurut Jona, membutuhkan peran aktif pengusaha muda. Ia mengusung visi menjadikan Hipmi sebagai rumah kolaborasi pengusaha muda yang inklusif dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pemaparannya, Jona menyampaikan sejumlah agenda strategis. Pertama, memperkuat swasembada pangan melalui modernisasi sektor agrikultur dan peningkatan kapasitas UMKM pertanian. Kedua, memperkuat swasembada energi melalui optimalisasi energi terbarukan, pengurangan impor energi, pengembangan B40 biosolar, serta hilirisasi batu bara menjadi listrik.

Ketiga, mempercepat hilirisasi industri dengan mendorong pelaku usaha naik kelas dari trader menjadi produsen melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, investasi asing, dan transfer teknologi. Keempat, meningkatkan limit Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar agar UMKM memiliki ruang pembiayaan lebih luas. “Perlu diperjuangkan agar UMKM punya ruang pembiayaan lebih besar untuk tumbuh dan naik kelas,” ujar Jona.

Ia juga menyoroti masih ketatnya akses pembiayaan perbankan bagi UMKM. “Solusinya menaikkan limit, sekaligus menyederhanakan persyaratan,” katanya.

Selain itu, Jona mendorong konsolidasi pemerintah daerah dan BUMD agar menjadi motor pembiayaan usaha daerah, dengan Hipmi berperan sebagai penggerak pembangunan industri lokal. Menurutnya, afirmasi terhadap UMKM penting agar pelaku usaha mampu mengakses teknologi digital, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing.

“Mendorong UMKM go public. Caranya melalui digitalisasi dan AI agar UMKM lebih efisien, mengakses pasar global, dan menganalisis data pasar dengan lebih baik,” jelas Jona.

Di internal organisasi, ia menekankan penguatan kaderisasi melalui jenjang karier yang lebih terstruktur dari BPC, BPD, hingga BPP. Program pendidikan dan pelatihan kader juga akan diperkuat melalui pembentukan badan diklat Hipmi berstandar nasional.

“Pastikan kaderisasi berkelanjutan. Program seperti Hipmi Go perlu dilanjutkan agar alumni dan kader tetap aktif, berkembang secara global, dan tidak berhenti setelah masa bakti berakhir,” katanya.