.png)
4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong pemerintah menjadikan transportasi publik sebagai jawaban utama dalam menghadapi krisis energi global, bukan semata mempercepat bauran biofuel. Lembaga tersebut menilai tekanan pasokan energi akibat konflik geopolitik perlu dijawab dengan kebijakan yang lebih efisien, terukur, dan tidak membebani fiskal negara.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, percepatan biodiesel B50 dan bioetanol E10 perlu diuji secara menyeluruh karena belum tentu menjadi jalan paling efektif untuk memperkuat ketahanan energi. Menurut dia, langkah yang lebih rasional justru terletak pada penguatan transportasi umum dan elektrifikasi, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi.
“Kenapa bukan jawabannya adalah, misalnya, ketika krisis energi kita mendorong transportasi publik,” kata Bhima dalam diskusi daring bersama awak media di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, CELIOS menyusun riset tersebut untuk menjawab pertanyaan mendasar apakah biofuel benar-benar mampu sekaligus menjawab ketahanan energi, ketahanan pangan, dan isu lingkungan. Dalam pandangan CELIOS, dorongan terhadap biofuel jangan sampai menggeser perhatian dari solusi yang lebih langsung menekan konsumsi bahan bakar impor.
Bhima mencontohkan pengalaman Pakistan yang sempat menggratiskan transportasi publik selama satu bulan untuk meredam tekanan konsumsi BBM saat krisis energi. Menurut dia, langkah seperti itu menunjukkan ada alternatif kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat sekaligus lebih cepat berdampak terhadap penurunan konsumsi bahan bakar.
“Tujuannya adalah konsumsi BBM bisa berkurang,” ujarnya.
CELIOS menilai strategi berbasis transportasi publik juga lebih sejalan dengan arah transisi energi yang lebih bersih. Dalam konteks Indonesia, Bhima memandang elektrifikasi transportasi umum seperti bus listrik seharusnya ditempatkan lebih tinggi dalam prioritas kebijakan energi nasional.
Ia menekankan, elektrifikasi yang didorong pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada pengadaan kendaraan, melainkan juga memastikan sumber listriknya semakin bersandar pada energi terbarukan. Dengan demikian, pengurangan emisi dan ketergantungan terhadap energi fosil dapat berjalan lebih konsisten.
“Yang ideal salah satunya adalah mendorong elektrifikasi. Jadi, elektrifikasi ini untuk transportasi, bus-bus listrik misalnya,” ucap Bhima.
Dalam laporan berjudul Why Are Food Estates Not the Answer for Food and Energy Security?, CELIOS juga menilai percepatan biofuel menyimpan risiko biaya yang sangat besar. Lembaga tersebut memperkirakan total biaya program ekspansi bioetanol Indonesia dapat melampaui 11 miliar dolar AS dalam 10 tahun, setara sekitar 89 persen dari subsidi energi saat ini.
Rinciannya mencakup kebutuhan hampir 8 miliar dolar AS untuk proyek Merauke, tambahan 1,7 miliar dolar AS belanja modal untuk mengejar target produksi 1,2 miliar liter bioetanol pada 2030, potensi kehilangan pendapatan ekspor sebesar 340 juta dolar AS hingga 2035, serta beban subsidi sekitar 1 miliar dolar AS hingga 2035. CELIOS memandang anggaran sebesar itu seharusnya dapat diarahkan untuk memperkuat moda transportasi publik, menambah armada, serta memperluas infrastruktur penunjangnya di daerah.
CELIOS menilai krisis energi perlu dijawab dengan kebijakan yang langsung menurunkan konsumsi BBM dan memperkuat mobilitas masyarakat. Dalam kerangka tersebut, transportasi publik dan elektrifikasi dipandang lebih menjanjikan dibandingkan terus menambah bauran biofuel.
