Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat tak Buka Pendaftaran Siswa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan, Sekolah Rakyat tak membuka pendaftaran. Murid Sekolah Rakyat menggunakan mekanisme penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memastikan program tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Tidak ada pembukaan pendaftaran, ingat semua harus paham ini. Data (calon siswa) dijangkau lewat desil 1 dan desil 2 (DTSEN) di daerah tersebut, verifikasi lapangan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan pemerintah daerah. Jadi Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan," kata Gus Ipul dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa (14/4/2026). 

Gus Ipul menjelaskan, hasil verifikasi kemudian harus mendapat persetujuan orang tua calon siswa dan kepala daerah sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kemensos. Dia menekankan, ketepatan proses di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan program. "Kalau bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar. Tapi dari awal prosesnya kita ikut mengawal," ujar Gus Ipul.

Selain itu, Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi terpadu pengentasan kemiskinan. Program itu tidak hanya menyasar anak, tetapi juga memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Anak yang bersekolah di sana akan diikuti dengan pemberdayaan orang tua, termasuk perbaikan rumah, akses Koperasi Desa Merah Putih, serta jaminan kesehatan melalui skema PBI JKN. Dengan pendekatan tersebut, keluarga diharapkan dapat meningkat taraf hidupnya dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos).

"Jadi nanti anaknya lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan (mandiri) tidak terima bansos lagi," ujar Gus Ipul.

Dia menyebut, lulusan Sekolah Rakyat diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil sesuai potensi masing-masing. "Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, gagal Sekolah Rakyat," ucap Gus Ipul.