Gubernur Papua Fakhiri: Jangan Bikin Raja-Raja Kecil di Bawah Saya!

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri/ist

JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Dia menekankan pentingnya meninggalkan perbedaan dan bekerja sepenuh hati untuk melayani rakyat Papua.

“Untuk melayani masyarakat di provinsi Papua yang kita cintai, saya bersama Wakil Gubernur sangat mengharapkan kerja sama dari semua ASN. Kita tinggalkan semua perbedaan yang ada. Mari kembali ke tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Fakhiri dalam arahannya di Jayapura, Rabu (22/10/2025)

Mantan Kapolda Papua ini juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan pelayanan prima dan gratis kepada masyarakat. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi pungutan atau imbalan dalam setiap bentuk pelayanan publik.

“Mulai hari ini dan ke depan, saya berharap semua SKPD memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang gratis bagi masyarakat Papua. Tidak boleh lagi ada layanan yang harus ada upahnya, karena kantor Gubernur ini adalah milik masyarakat,” tegasnya.

Fakhiri juga menyoroti masih adanya praktik arogansi birokrasi di kalangan pejabat dan ASN yang dinilainya menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ia meminta seluruh ASN untuk menanggalkan sikap tersebut.

“Jangan bikin raja-raja kecil di bawah. Saya tahu ada banyak laporan dari masyarakat soal perilaku ASN yang seperti itu. Semua harus melayani masyarakat tanpa kecuali,” ujarnya.

Gubernur Fakhiri meminta agar rumah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) juga dibuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, jika urusan mereka tidak sempat terselesaikan di kantor.

“Bu Sekda, nanti rumah jabatan juga atur waktu dua jam setiap hari untuk saya bisa melayani masyarakat. Jadi kalau urusan di kantor belum selesai, masyarakat bisa datang ke rumah,” katanya.

Selain soal pelayanan publik, Fakhiri menyoroti beban anggaran Pemerintah Provinsi Papua yang dinilai terlalu besar karena banyaknya ASN yang tidak produktif. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi dan penataan ulang kepegawaian secara bertahap.