ESDM Sebut Mobil di Indonesia Bisa Gunakan BBM Kandungan Etanol 20 Persen

Dok. Motoresto.id

MOTORESTO.ID, JAKARTA -- Fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan ini kembali ramai dibicarakan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah dengan menerapkan sistem penyaluran BBM satu pintu melalui Pertamina.

Namun, ada hal menarik di balik kebijakan ini. Ternyata, BBM yang dijual Pertamina kini mengandung etanol sebagai bagian dari upaya transisi energi bersih.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa mobil-mobil di Indonesia pada dasarnya sudah kompatibel dengan campuran etanol hingga 20 persen.

“Sebetulnya, mobil-mobil apa pun mereknya sudah kompatibel dengan etanol. Secara teknis dan kemampuan mesin, itu maksimal bisa 20 persen,” ujar Eniya di Jakarta, dikutip dari Republika pada Senin (6/10/2025).

Pertamina saat ini telah meluncurkan Pertamax Green 95, produk BBM non-subsidi (non-PSO) yang mengandung 5 persen etanol. Uji pasar dilakukan untuk melihat respons konsumen terhadap bahan bakar ramah lingkungan tersebut. Eniya menambahkan bahwa etanol yang digunakan seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri.

Meskipun secara teknis kendaraan dapat menggunakan campuran etanol hingga 20 persen, pemerintah masih membatasi kandungannya di angka 5 persen. Hal ini mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri yang masih terbatas, seperti dari jagung dan tebu.

Sebagai perbandingan, negara lain seperti Amerika Serikat telah lama menerapkan campuran etanol hingga 20 persen dalam BBM mereka.

“Kalau kita mandatorikan (wajibkan), kami bingung sumber etanolnya dari mana, karena Pak Menteri (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak mau impor,” jelas Eniya.

Ke depan, Indonesia berupaya memperkuat pasokan etanol dalam negeri melalui proyek perkebunan tebu di Merauke, Papua Selatan. Pemerintah menargetkan produksi bioetanol dari wilayah tersebut mencapai 150–300 ribu kiloliter (KL) per tahun, yang akan mulai beroperasi pada 2027. Proyek ini menjadi bagian dari program food estate nasional sekaligus langkah menuju transisi energi hijau yang berkelanjutan.