Dugaan Pungli Masuk Satpol PP Sulsel, DPRD Siap Kawal Hingga Tuntas

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mizar Roem, menanggapi kasus dugaan pungutan liar dalam seleksi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lingkup Pemprov Sulsel. Mizar menyatakan kesiapan Komisi A DPRD untuk membuka ruang aduan dan mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Kalau ada masyarakat merasa dirugikan, menjadi korban pungli masuk Satpol PP, silahkan melaporkan. Kami Komisi A DPRD siap membuka ruang aduan mengawal kasus ini sampai tuntas," ujar Mizar di Makassar, Sabtu.

Dua orang korban, Audi dan Ansar, disebut telah menyetorkan uang total Rp60 juta kepada oknum pejabat Satpol PP sejak 2023. Praktik ini diduga mengarah pada penipuan dan tidak bisa ditoleransi.

Sebagai langkah awal, pihak DPRD akan memanggil Kepala Dinas Satpol PP, Andi Arwin Azis, untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. "Segera kita panggil Kepala Satpol PP untuk memberi penjelasan sekaligus klarifikasi terkait informasi yang beredar di masyarakat," tambah Mizar.

Selain itu, Mizar meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menelusuri keterlibatan oknum yang mencatut nama institusi untuk keuntungan pribadi. Jika terbukti, Mizar mendorong kasus ini untuk dibawa ke ranah pidana.

Respon dari Kepala Dinas Satpol PP

Kepala Dinas Satpol PP Pemprov Sulsel, Andi Arwin Azis, membantah tuduhan adanya pungli dalam penerimaan calon anggota Satpol PP dan menyatakan bahwa tidak ada perekrutan sejak pertengahan 2023.

"Selama saya mulai menjabat di pertengahan 2023, tidak ada rekrutmen anggota Satpol PP Provinsi Sulsel. Tidak benar itu (pungli)," tegas Andi.

Pernyataan dari Pihak Korban

Pallauddin, ayah dari korban Audi, mengungkapkan kekecewaannya karena anaknya telah bekerja sebagai anggota Satpol PP tanpa gaji selama dua tahun. Belakangan diketahui bahwa statusnya tidak terdaftar di BKD.

"Uang kami sudah masuk puluhan juta, anak saya juga sudah dua tahun bekerja dan berkeringat di lapangan. Tetapi, sampai sekarang statusnya tidak jelas. Tentu kami merasa sangat dirugikan," ungkap Pallauddin.

Pallauddin menambahkan bahwa dirinya awalnya percaya dengan oknum yang menjanjikan kelulusan anaknya karena memiliki jabatan penting di lingkup Dinas Satpol PP. Namun, semua harapan itu pupus setelah mengetahui anaknya tidak terdaftar.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara