DPRD Jawa Barat Evaluasi Skema Kerja Sama Jatinangor Golf untuk Tingkatkan PAD

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Pansus XIII tengah meninjau ulang skema kerja sama pengelolaan Jatinangor National Golf Resort untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini, pengelola diwajibkan menyetor keuntungan Rp3 miliar per tahun kepada pemerintah provinsi.

Pembahasan ini dilakukan dalam rangka evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dengan tujuan agar kontribusi dari pengelolaan aset strategis tersebut dapat meningkat setiap tahunnya. Hasyim Adnan, Sekretaris Pansus XIII, menjelaskan bahwa aset milik Pemprov Jabar di Kabupaten Sumedang ini telah dikelola melalui skema Build-Operate-Transfer (BOT) selama 30 tahun dan akan berlanjut untuk periode 30 tahun ke depan.

"Melalui kerja sama tersebut, Pansus XIII meninjau ulang skema kerja sama pengelolaan ini agar nilai yang dihasilkan untuk Pemprov Jabar lebih besar dan meningkat setiap tahunnya," ujar Hasyim.

Evaluasi Kontrak dan Potensi Peningkatan

Pansus XIII menilai perlunya mekanisme evaluasi yang lebih ketat terhadap aset-aset strategis agar kontribusi PAD tidak stagnan. Yod Mintaraga, anggota Pansus XIII, menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan bedah klausul dalam perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) dan BOT dengan pengelola, khususnya mengenai poin evaluasi setiap lima tahun.

"Intinya melalui klausul evaluasi kerja sama setiap lima tahun, kami Pansus XIII akan meninjau kembali nilai yang dihasilkan serta kami bersama Bapeda akan menghitung ulang poin-poin positif yang diharapkan ujungnya agar meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Barat," kata Yod.

Pembentukan Pansus XIII sendiri telah disahkan melalui rapat paripurna pada 30 Maret lalu dengan mandat utama melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 guna memastikan akuntabilitas dan optimalisasi aset daerah.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara