.png)
2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jabar Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna. Menurut Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, postur APBD 2026 mengalami kenaikan signifikan dari rencana awal.
“Sekarang menjadi Rp30,459 triliun, naik Rp1,335 triliun. Kami mengapresiasi teman-teman dari TAPD dan OPD Pemprov Jabar yang berhasil menaikkan target pendapatan,” ujar Iswara, Kamis (20/11/2025), malam.
Iswara mengatakan, anggaran pendidikan tidak bisa diturunkan karena merupakan committed budget yang diatur undang-undang. “Pendidikan tetap terbesar, minimal 20 persen, tapi kini sudah 35 persen lebih. Direncanakan sekitar Rp10 triliun. Lalu infrastruktur dan berikutnya kesehatan, kurang lebih hampir Rp2,6 triliun,” katanya.
Iswara menegaskan, prioritas DPRD dan Pemprov Jabar tidak berubah. Yakni, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian. Ia juga menekankan, meskipun anggaran 2026 lebih kecil dibanding 2025, program kegiatan tidak berkurang. “Yang berkurang hanya belanja-belanja kegiatan. Strategi Pak Gubernur tepat, karena indikator makro pendidikan, kesehatan, infrastruktur tidak boleh menurun,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, fokus pembangunan provinsi pada 2026 adalah penyelesaian infrastruktur dasar, khususnya jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Pemprov Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan tembus 90–95 persen dengan alokasi Rp4,8 triliun.
“Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan 95 persen,” ujar Dedi Mulyadi.
Selain jalan, hampir Rp500 miliar digelontorkan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB). Di sektor kesehatan, Pemprov berencana membangun rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu.
Penanganan banjir juga menjadi agenda lewat pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Termasuk penyediaan listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar dan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar. “Ini kerangka-kerangka prioritas,” katanya.
Dedi menekankan, sejumlah perangkat daerah harus mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan dan dialihkan untuk mendukung program prioritas.
“Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang bagi kami tidak begitu penting,” katanya.
Tahun 2026 juga disebut sebagai momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah jalan desa bakal dibeton dengan pola swadaya: bahan baku dan teknologi dari Pemprov Jabar, sementara masyarakat desa menerima upah. “Orientasinya memperbanyak tenaga kerja di desa,” katanya.
Dedi menyebut, belanja APBD naik dari rencana awal Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun. Namun, terdapat tantangan berupa “angka mimpi” Rp2,1 triliun yang harus dicapai agar seluruh program berjalan optimal. “Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian,” katanya.
