.png)
9 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pemerintah daerah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring datangnya musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Langkah ini dilakukan melalui penguatan sarana prasarana, koordinasi lintas sektor, hingga edukasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu daerah yang memperkuat upaya pencegahan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat guna melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak karhutla.
Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari patroli rutin di wilayah rawan, penguatan sistem deteksi dini, hingga penyediaan sarana pemadam kebakaran. Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, yang menjadi salah satu penyebab utama karhutla.
Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Pemkab Kapuas menerima bantuan peralatan pemadaman dari Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain pompa, selang, serta perlengkapan keselamatan bagi petugas. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan respons cepat di lapangan.
Upaya serupa juga dilakukan di Provinsi Riau. Pemerintah daerah setempat mendapatkan tambahan satu unit helikopter bom air dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga total armada udara untuk penanganan karhutla kini menjadi empat unit.
Selain dukungan udara, operasi modifikasi cuaca (OMC) juga terus dilakukan untuk memicu hujan buatan, terutama di wilayah pesisir yang rawan kebakaran. Saat ini, penanganan masih difokuskan di Kabupaten Bengkalis, dengan upaya pendinginan di sejumlah desa yang terdampak.
Di Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga memperkuat kesiapsiagaan melalui bantuan sarana dan prasarana senilai Rp1,55 miliar. Peralatan tersebut meliputi pompa, selang, hingga perlengkapan pemadaman lainnya yang akan segera didistribusikan ke wilayah rawan.
Wakil Bupati OKI Supriyanto menegaskan bahwa bantuan tersebut penting untuk mempercepat respons awal di lapangan, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kejadian karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahwa potensi kekeringan pada 2026 diperkirakan lebih ekstrem dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian karhutla, mulai dari pemerintah daerah, BMKG, hingga BNPB. Menurutnya, keberhasilan penanganan sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk peran aktif masyarakat.
Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan luas karhutla pada Januari–Februari 2026 mencapai lebih dari 32 ribu hektare, dan terus bertambah pada Maret dengan wilayah terdampak terbesar di antaranya Riau dan Kalimantan Barat.
Dengan kondisi tersebut, upaya pencegahan menjadi kunci utama. Pemerintah berharap kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak membakar lahan dapat terus ditingkatkan, sehingga risiko karhutla dapat ditekan sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
sumber : Antara
