.png)
4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyetop sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panyandaan di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) penyedia menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dapur MBG ini diduga menjadi penyebab keracunan massal siswa setelah mengolah dan mendistribusikan menu MBG kepada siswa di wilayah Cisarua pada Selasa (13/10/2025). Hingga Rabu (14/10/2025) pukul 14.22 WIB, tercatat ada 449 korban keracunan yang terdata.
Menu MBG olahan dapur yang berisi nasi, ayam blackpaper, capcay wortel brokoli, tahu goreng, dan sepotong buah melon diduga menjadi penyebab ratusan siswa mengalami gejala keracunan. "Sementara ini kegiatan produksi di dapur SPPG tersebut akan kami hentikan dulu," ujar Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Rabu (14/10/2025).
Sebagai langkah investigasi, kata dia. Pemkab Bandung Barat mengecek langsung higienitas bahan baku dan kebersihan dapur mulai dari bahan baku dan bagaimana kondisi dapur. "Saya belum ke dapur SPPG-nya, nanti akan saya tinjau supaya tahu kondisi sebenarnya," katanya.
Dari data yang dihimpun, SPPG Panyandaan memproduksi sekitar 3.649 paket MBG yang disalurkan ke delapan sekolah, yakni SMPN 1 Cisarua, SMKN 1 Cisarua, MA Bina Insani, MA Ponpes Al Furqon, MTs Ponpes Al Furqon, PAUD Al Muslimin, SDN 1 Garuda, dan SDN 1 Barukai.
Kasus keracunan MBG di Kecamatan Cisarua ini merupakan kasus ke empat setelah tiga peristiwa serupa terjadi, 2 kasus di Kecamatan Cipongkor dan 1 kasus di Kecamatan Cihampelas. "Tentunya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat akan melakukan evaluasi mengenai MBG ini. Program ini sebenarnya sangat baik, tapi kalau tidak dievaluasi dengan tepat, kejadian seperti ini bisa terulang lagi,” kata Jeje.
Agar kasus keracunan ini tak terulang, Pemkab Bandung Barat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat sistem pengawasan dan membentuk satuan tugas (satgas) di setiap wilayah. "BGN sudah menginstruksikan agar dibentuk satgas di setiap Pemda dan Pemkot di seluruh provinsi. Evaluasi harus lebih ketat agar program MBG yang sangat baik ini tidak memberikan efek buruk di lapangan," imbuh Jeje.
