Bingkai Sepekan: Badai PHK Guncang Dunia Kerja

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi sorotan serius di Indonesia pada awal tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sepanjang Januari hingga 23 April 2025 tercatat sebanyak 24.036 orang mengalami PHK di berbagai sektor industri. Angka ini menunjukkan tantangan berat yang tengah dihadapi dunia kerja di Tanah Air. Agung Pambudhy/detikcom

Perusahaan-perusahaan yang terdampak mengaku PHK dilakukan sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan ekonomi global. Lonjakan biaya produksi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian pasokan bahan baku menjadi beberapa faktor utama pemicu kebijakan ini. Selain itu, permintaan ekspor yang melemah juga memaksa banyak perusahaan memangkas tenaga kerja mereka. Pradita Utama/detikcom

Sektor tekstil, manufaktur, dan teknologi termasuk yang paling terpukul. Di sektor tekstil, penurunan pesanan dari pasar internasional menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan menanggung biaya tenaga kerja. Sementara di industri teknologi, sejumlah perusahaan rintisan merampingkan jumlah pegawai sebagai upaya menyesuaikan model bisnis baru yang lebih hemat. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA

Data dari BPJS Ketenagakerjaan memperkuat gambaran ini. Hingga 31 Maret 2025, sebanyak 35.000 peserta mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Angka ini naik 100% atau naik dua kali lipat dibandingkan dengan Maret tahun lalu (year-on-year/YoY). Lonjakan klaim JKP ini menjadi bukti nyata meluasnya dampak badai PHK di berbagai wilayah industri. Agil Trisetiawan Putra/detikcom

PHK massal ini menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat, terutama bagi keluarga pekerja yang kehilangan sumber penghasilan. Kesempatan kerja pengganti masih sangat terbatas, sehingga banyak yang beralih ke pekerjaan informal atau usaha mikro untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Pemerintah melalui Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan tengah berupaya memberikan solusi. Program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) dipercepat agar para pekerja terdampak dapat bersaing di sektor lain yang masih berkembang. Selain itu, program padat karya dan pengembangan wirausaha lokal juga digalakkan di berbagai daerah. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Langkah-langkah ini diharapkan bisa membuka lapangan kerja alternatif sekaligus menjaga roda ekonomi mikro agar tetap bergerak di tengah tekanan global. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan nyata di lapangan. Rifkianto Nugroho/detikcom

Pengamat ketenagakerjaan menilai fenomena PHK massal ini menandakan perlunya reformasi sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi dan otomasi makin mengubah lanskap pekerjaan, sehingga tenaga kerja Indonesia harus dipersiapkan dengan keterampilan yang relevan. Grandyos Zafna/detikcom

Di tengah situasi ini, sejumlah asosiasi buruh menuntut proses PHK yang transparan dan berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan. Solidaritas pekerja dan perlindungan sosial dianggap sangat penting agar hak-hak pekerja tetap terjaga, terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar

Dengan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, badai PHK diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil perlu bersinergi mengatasi dampak sosial dan ekonomi, serta memastikan hak pekerja terlindungi dalam situasi krisis ini. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja