4 Fakta Subsidi Angkutan Massal Bus Perkotaan 2025 Dipangkas, Kemiskinan Bisa Naik

4 Fakta Subsidi Angkutan Massal Bus Perkotaan 2025 Dipangkas, Kemiskinan Bisa Naik (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan memangkas anggaran subsidi angkutan massal bus perkotaan tahun 2025. Alokasi anggaran kegiatan buy the service (BTS) atau subsidi angkutan massal bus perkotaan tahun 2025 sebesar Rp177,49 miliar.
Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan periode 2024 yang dialokasikan sebesar Rp437,89 miliar.
Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengungkapkan dari penurunan alokasi anggaran tersebut ada beberapa kota yang tahun ini tidak lagi mendapatkan subsidi angkutan umum perkotaan. Sebab tahun 2025 sendiri hampir terpangkas sepertiganya dari tahun 2025.
"Dengan pengurangan hampir sepertiga ini, kita harus berpikir realistis, mana yang akan dibiayai, mana yang komitmen daerah tinggi, dan mana yang perlu disupport lebih lanjut. Mana yang diteruskan atau tidak," ujarnya dalam media briefing di Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Berikut adalah fakta anggaran subsidi angkutan kota dipangkas yang dirangkum Okezone, Minggu (19/1/2025).

1. Ada 11 Kota Dapat Layanan Subsidi

Ernita memaparkan, pada tahun 2024 setidaknya ada 11 kota yang mendapatkan layanan buy the service. Seperti Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Banyumas, Jogja, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar.
Sedangkan pada tahun 2025 hanya ada 8 kota yang akan mendapatkan subsidi angkutan umum massal perkotaan. Seperti Palembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan dan Manado.
Kemenhub berharap, Pemerintah Daerah bisa segera mengambil alih program BTS yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah. Sehingga layanan angkutan umum bisa murah bisa tetap dijalankan untuk mengurangi dominasi kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan dan polusi.
"Tujuan pemberian angkutan subsidi perkotaan itu pertama stimulus, kedua meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, ketiga memudahkan mobilitas masyarakat angkutan perkotaan. Apabila tidak ada subsidi, itu untuk menggunakan transportasi umum biayanya akan lebih mahal," kata Ernita.

2. Data Kemenhub

Berdasarkan data Kemenhub, sejak tahun 2022 jumlah koridor yang mendapatkan subsidi BTS terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 sebanyak 51 koridor dari 10 kota dengan anggaran Rp552,91 miliar. Kemudian pada tahun 2023 jumlah koridor yang mendapatkan layanan BTS berkurang menjadi 48 koridor dengan anggaran Rp582,98 miliar.
Selanjutnya pada tahun 2024 kembali dikurangi menjadi 46 koridor untuk 11 kota dengan alokasi anggaran Rp437,89 miliar. Terakhir pada tahun 2025 ini jumlah layanan BTS dipangkas signifikan menjadi tersisa Rp12 koridor untuk 8 kota baru dengan alokasi anggaran Rp177,49 miliar.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Follow