Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo soal Kondisi Kesehatan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto (Foto : Okezone)

JAKARTA - Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi dunia kesehatan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam catatannya, menurut pihaknya ada beberapa isu mendesak yang memerlukan perhatian segera. 

Dalam surat yang dikirimkan sejumlah tokoh di antaranya Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Prof. dr. Menaldi Rasmin, Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, Prof. Dr. dr. Zainal Muttaqin, Prof. DR. dr. Andi Asadul Islam, dan Prof. DR. dr. Hardyanto Soebono, tersebut, terdapat sejumlah isu yang dibahas

1.    Profil Kesehatan Masyarakat yang Belum Memuaskan 

Menurut Aliasi Ketahanan Kesehatan Bangsa, hingga saat ini profil kesehatan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil memuaskan. Di dalam negeri, kita masih menghadapi penyakit menular yang belum terkendali baik, seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria dan demam berdarah. 

“Penanganannya belum menunjukkan hasil dan perbaikan signifikan. Di sisi lain, prevalensi faktor risiko kardiovaskular dan penyakit metabolik seperti penyakit jantung dan diabetes terus meningkat dan belum menunjukkan hasil memuaskan,” bunyi surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto itu, seperti dikutip, Rabu (1/1/2025). 

Pada level regional, profil kesehatan Indonesia jauh tertinggal di tingkat ASEAN. Indonesia masih berada di empat negara terbelakang di ASEAN dalam hal Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Harapan Hidup. Profil kesehatan yang lemah ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan kesehatan bangsa. 

2.    Fokus pada Proyek Mercusuar daripada Program Pro-Rakyat 

Kementerian Kesehatan dinilai terlalu fokus melaksanakan proyek-proyek mercusuar, seperti pengadaan ratusan laboratorium kateterisasi (Cath-lab) dan proyek genomik, yang menggunakan dana pinjaman luar negeri. Proyek tersebut lebih berorientasi pada domain kuratif dan mengabaikan domain promotif dan preventif yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional. 

“Selain itu, proyek-proyek ini tidak mencerminkan keberpihakan pada persoalan kesehatan rakyat banyak dan lebih berorientasi dan menguntungkan kelompok tertentu. Jika proyek-proyek yang tidak pro-rakyat ini terus dilanjutkan, akan terjadi inefisiensi dan pemborosan sumber daya dengan target hasil yang tidak adekuat,” bunyi surat tersebut. 

3.    Ketidakharmonisan Antara Menteri Kesehatan dan Profesi Kesehatan 

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi disharmoni serius antara Menteri Kesehatan dengan organisasi profesi kesehatan, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta organisasi lainnya. 

Banyak penyebab disharmoni. Ketidakharmonisan mengakibatkan kurangnya komunikasi, kerja sama dan inklusifitas antara kedua pihak, yang pada akhirnya menciptakan kondisi tidak kondusif bagi dunia kesehatan Indonesia. Ketidakharmonisan dalam komunikasi antara Menteri Kesehatan dan para profesi kesehatan di Indonesia kerap menjadi sorotan. 

“Jika situasi ini terus berlanjut, program-program kesehatan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan sukses, mengingat organisasi profesi adalah pemangku kepentingan utama dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Tanpa keterlibatan optimal organisasi profesi, program kesehatan yang direncanakan akan sulit memperoleh hasil maksimal,” tulisnya.